SabdaNews.com – Bus Trans Jatim akan lebih optimal jika dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu berkaca pada kesuksesan TransJakarta yang jauh lebih dulu telah menjadi BUMD DKI Jakarta .
Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika usai menggelar hearing maraton bersama dinas-dinas terkait mitra kerja Komisi bidang Perekonomian khususnya dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Sabtu (4/11/2023) kemarin.
“Kami menyayangkan (Bus Trans Jatim, red) pengelolaan anggarannya masih dari satu pos yang sama. Artinya, bisa jadi kita memberikan target lebih atau pembukaan koridor baru pada Bus Trans Jatim ini akan menyedot anggaran di pos yang lainnya,” kata politikus Partai Golkar..
Agar tidak terlalu membebani APBD, Pranaya mengusulkan agar sebaiknya Trans Jatim dikelola oleh BUMD Jatim. Atau menjadi suatu badan terpisah yang memang tugasnya untuk mengelola teknis Trans Jatim.
“Mengenai rute, koridor dan lainnya silahkan itu dikelola oleh Dishub Jatim. Tapi teknisnya mulai gaji sopir, peremajaan bus dan lainnya itu dikelola BUMD,” jelasnya.
Cara tersebut diyakini Prabaya Yudha bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemprov Jatim. Disamping itu, dengan adanya Undang-Undang 1 Tahun 2022 yang berdampak penurunan PAD hingga Rp3 triliun, maka harus melakukan berbagai cara yang sifatnya jangka panjang untuk menambah sumber PAD..
“Kita harus berani mengalokasikan sesuatu yang itu akan menghasilkan lebih banyak lagi. Kita harus mengurangi ketergantungan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kalau kita terus menggantungkan penghasilan dari PKB maka tidak akan stabil pembangunan ekonomi yang ada di Jatim. Dengan investasi jangka panjang salah satunya BUMD Trans Jatim,” dalih pria yang juga Ketua AMPG Jatim ini.
Kendati demikian, Pranaya pun mengapresiasi Dishub Jatim yang berhasil mengoperasikan Bus Trans Jatim selama ini. “Memang tujuannya untuk menekan biaya transportasi masyarakat Jawa Timur yang berkegiatan lintas kota dan kabupaten,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Jatim Nyono menanggapi soal usulan Trans Jatim dikelola oleh BUMD. Pihaknya sepakat bahkan mengharuskan jika Trans Jatim menjadi BUMD.
“Saya, sepakat dan harus itu kalau Bus Trans Jatim dikelola oleh BUMD. Sebab, BUMD kita itu punya potensi besar,” jelasnya.
Dishub Jatim juga memohon kepada BUMD untuk memisahkan PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) dengan PT PJU. Mengingat, sekarang DABN bergerak di pelabuhan, dan PJU bergerak di gas.
“Apakah ada kesesuaian, tidak ada,” ungkap Nyono.
Ia menegaskan bahwa sudah seharusnya Trans Jatim ini dikelola oleh BUMD sendiri. “Dengan begitu, kita tandingkan mana yang memberikan deviden kepada Pemprov Jatim,” tantang Nyono.
Pada hearing bersama Komisi C DPRD Jatim, Trans Jatim harus seperti Jacklingko di Jakarta. Dimana, BUMD ini bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Sisi lain, tidak terlalu banyak membebani APBD Jatim nantinya.
“Apalagi, di jalan yang memakai kendaraan pribadi seperti motor itu ada 13 – 15 orang meninggal di jalan, saya tunggu itu apa saya action untuk mengurangi masyarakat yang meninggal di jalan,” pungkas Nyono. (pun)
