MALANG.SabdaNews.com – Komisi E DPRD Jatim tengah berusaha keras agar OPD OPD yang menjadi mitra kerja komisi
bidang kesejahteraan rakyat pada R-APBD Jatim 2024 mendapatkan alokasi anggaran yang mencukupi sehingga berbagai persoalan mendasar masyarakat Jatim bisa teratasi dengan baik.
Sayangnya, dalam rapat kordinasi pembahasan Raperda APBD Jatim 2024 yang berlangsung di SMK Negeri 1 Singosari Malang pada Rabu (25/10/2023) kemarin, terungkap bahwa sebagian besar OPD mitra Komisi E DPRD Jatim justru mengalami penurunan anggaran.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr Kodrat Sunyoto mengatakan upaya Pemprov Jatim menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem pada 2024 nampaknya sulit terealisasi. Sebab OPD OPD mitra Komisi E yang menangani masalah tersebut kurang didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai.
“Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Disnaker yang menangani masalah kemiskinan bahkan anggarannya berkurang dibanding tahun 2023. Sehingga program pemberdayaan dan pelatihan peningkatan ketrampilan menjadi berkurang,” jelas politikus Partai Golkar.
Padahal DPRD Jatim berusaha untuk bersinergi dengan OPD OPD tersebut menindaklanjuti program pelatihan dan pemberdayaan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana sehingga paska mengikuti pelatihan mereka bisa membuka usaha, mandiri dan kesejahteraannya meningkat.
“UPT UPT Dinas Sosial juga kondisinya mendesak sarana dan prasarananya perlu diperbaiki juga tak bisa tertangani. Padahal disitu banyak ODGJ dan orang orang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani UPT tersebut bisa hidup layak. Kami berharap kebutuhan dasar UPT UPT itu terpenuhi karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah,” terang Kodrat Sunyoto.
Senada wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Artono mengaku kesal lantaran perjuangan Komisi E memenuhi kebutuhan anggaran OPD mitra kerjanya selalu dimentahkan oleh anggota TAPD yakni Bappeprov Jatim dengan dalih anggaran yang tersedia minim sehingga kalau minta dipenuhi maka harus ada anggaran lain yang digeser.
“Ini khan mirip gali lobang tutup lobang sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya kita akan berjuang keras di Banggar supaya OPD mitra Komisi E dapat terpenuhi anggarannya,” kata politikus asal PKS.
Selain masalah kemiskinan ekstrem, lanjut Artono pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti soal pendidikan dan layanan kesehatan juga masih belum terpenuhi secara layak. Bahkan kesejahteraan pegawai PPPK non guru di lingkungan Pemprov Jatim juga terkesan diskriminatif.
“Pegawai berstatus PPPK di rumah sakit daerah milik Pemprov sangat miris karena upah yang mereka terima justru lebih rendah dibanding pegawai berstatus BLUD. Padahal rata rata mereka sudah pengalaman kerja diatas 10 tahun sehingga diangkat menjadi PPPK tapi upah yang mereka terima malah turun drastis padahal pekerjaannya sama,” beber pria asli Lumajang ini.
Di bidang pendidikan juga tak jauh berbeda. Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) untuk anak didik SMA/SMK Negeri hanya mampu dipenuhi 6 bulan. Sedangkan untuk SMA/SMK swasta, BPOPP hanya mampu dipenuhi satu bulan.
“Anak didik yang bersekolah di MA pada tahun 2024 bahkan tak dapat jatah BPOPP padahal mereka juga warga Jatim. Tahun 2023 mereka tak dapat BPOPP masak tahun depan juga tak dapat lagi. Ini khan memprihatinkan,” kritik Artono. (pun)
