TRENGGALEK.SabdaNews.com – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Mukiyarti mendorong Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Trenggalek yang mendapat julukan pasar bencana alam karena potensi bencananya sangat besar.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pilihan (Dapil) Jatim IX, Mukiyarti mengaku prihatin dengan bencana yang sering terjadi di Trenggalek. Bahkan musim apapun bencana alam pasti terjadi. Seperti kekeringan dan karhutla saat musim kemarau. Kemudian banjir dan tanah longsor saat musim penghujan.
“Memang di Kabupaten Trenggalek ini supermarketnya bencana. Tetapi semoga tidak akan terjadi bencana yang di luar nalar. Kalau tentang banjir, tanah longsor, tanah gerak dan juga karhutla, memang sudah istilahnya langganan begitu,” dalih politikus F-PKB saat kunjungan bersama Komisi E ke BPBD Trenggalek, Selasa (10/10/2023).
Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Trenggalek tercatat selama tahun 2022 terjadi 480 bencana alam dengan kategori, gempa, tanah bergerak, banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Diantara keempat kategori bencana alam tersebut, tanah longsor menempati urutan pertama dengan 206 kejadian. Disusul banjir menempati urutan kedua sebanyak 129 kejadian.
Anggota Komisi E DPRD Jatim ini mengatakan, kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Pemkab Trenggalek sebetulnya sudah bagus. Berbagai upaya preventif juga sudah dilakukan sehingga bisa mengurangi potensi bencana alam yang terjadi di Trenggalek.
BPBD Trenggalek mencatat, untuk tahun 2023 hingga 8 Oktober 2023, bencana alam di Trenggalek tercatat sebanyak 272 kejadian atau jauh berkurang dibanding tahun 2022. Ada tujuh kategori bencana alam yang terjadi, yakni gempa, tanah bergerak, banjir, tanah longsor, angin kencang, karhutla dan kekeringan di beberapa wilayah.
Dia menuturkan, saat ini, BPBD Trenggalek sudah mulai melakukan pelatihan kepada masyarakat desa agar nantinya dapat menjadi relawan saat terjadi bencana dan menjadi desa tangguh bencana.
Mukiyarti mengatakan sudah ada 55 desa yang diberikan latihan dan sosialisasi dari total 152 desa yang yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek.
Kendati demikian untuk melakukan giat kerelawanan, mereka harus juga dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai. Nah, hal tersebut yang menurutnya masih kurang memadai.
“Kebutuhan yang kurang adalah peralatan dari relawan, ada helm, (pakaian) pengaman, dan alat-alat lainnya yang itu masih kurang untuk relawan Kabupaten Trenggalek terutama untuk TRC (Satuan Tugas Tanggap Bencana),” kata Mukiarti.
Tidak hanya itu, penghargaan kepada para relawan juga harus diberikan dengan layak. Mereka yang menjadi relawan juga mempunyai tanggungan keluarga yang perlu diperhatikan. Mukiyarti menyebut bahwa nominal uang yang diberikan pemerintah kepada para relawan yang ada di bawah sangat sedikit, bahkan angkanya tak lebih dari seratus ribu setiap kali ada bencana terjadi.
“Tadi disampaikan hanya seratus ribu sudah kepotong PPh hanya menerima 94 ribu,” bebernya.
“Ini butuh perhatian penuh dari pemerintah Provinsi Jatim dan juga pemerintah Kabupaten Trenggalek,” pungkas Mukiyarti. (pun)
