SabdaNews.com – DPRD Jatim kembali menyoroti ramainya keluhan masyarakat terkait harga seragam SMA Negeri yang memberatkan para orang tua. Secara tegas, legislatif meminta agar Pemprov Jatim menelusuri secara tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam ‘bisnis seragam’.
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi dalam rapat paripurna DPRD Jatim Senin (24/7/2023). Sebelum rapat paripurna dengan agenda perubahan susunan alat kelengkapan DPRD ditutup, Mathur menyampaikan interupsi ke pimpinan paripurna.
“Terkait dengan seragam sekolah, selama beberapa tahun ini menjadi persoalan serius,” kata Mathur Husyairi dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono.
Pollitikus PBB itu mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa. Mathur mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi yang terbatas. Hal tersebut bisa menjadi beban hidup mereka. Apalagi dengan harga selangit.
Is bercerita belum lama ini dirinya kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya. “Dia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sengaja ngedrop dan produsennya hanya satu,” beber vocalis Komisi E DPRD Jatim.
Selain itu, pihaknya juga mengaku pada tahun 2018 pernah mencari kain seragam seperti SMA Negwri 5 Surabaya. “Tapi saya cari di Pasar Turi, Pasar Atom, tidak menemukan. Mereka bilang itu tidak dijual di pasaran,” jelas Mathur.
Jika benar ada keterlibatan pihak yang bermain maka keuntungan bisa jadi memang berlipat lipat. Karenanya, Mathur pun mendesak Pemprov Jatim untuk mengusut tuntas hal tersebut.
“Tentu harus diputus mata rantai ini, hentikan jual beli seragam di sekolah. Bebaskan mereka beli di toko manapun,” tegas pria asli Bangkalan Madura ini.
Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim berencana akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Para wakil rakyat akan menanyakan perihal seragam sekaligus persoalan PPDB.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menegaskan, bahwa sektor pendidikan memang harus menjadi prioritas. Sebab, merupakan pelayanan dasar yang harus jadi perhatian bersama.
“TisTas 12 tahun, pendidikan murah dan berkualitas harus diimplementasikan dengan efektif dan efisien,” jelas politikis PKB.
Dia berharap agar hearing Komisi E dengan Dinas Pendidikan Jatim nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik yaitu untuk melakukan review policy yang dilakukan oleh Pemerintah.
“Sekali lagi ini adalah untuk pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi,” pungkas politikus asal Sidoarjo. (pun)
