Tak Sesuai Amanat Munas, Airlangga dan Pengurus Harian DPP Partai Golkar Sebaiknya Mundur
SabdaNews.com – Paska mencuatnya kabar Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dipanggil kejaksaan terkait dugaan kasus hukum dalam kebijakan ekspor minyak sawit (CPO). Desakan untuk segera Munaslub dari kader kader Partai Golkar kian menguat.
Politikus senior Partai Golkar yang juga ketua PPK Kosgoro 1957 Yusuf Husni mengatakan bahwa pihaknya melihat ada kecenderungan Partai Golkar akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sebab kebanyakan tokoh Partai Golkar sudah terbaca gelagatnya ingin merapat ke Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Ironisnya, dukungan ke Ganjar Pranowo itu diberikan secara cuma-cuma. Bahkan Partai Golkar juga akan mendukung siapapun Cawapres pasangan Capres Ganjar nantinya. Artinya, kata Cak Ucup sapaan akrab Yusuf Husni, keputusan Munas 2019 dimana Partai Golkar akan mengusung Airlangga Hartarto maju di Pilpres 2024 kemungkinan besar tidak bisa terlaksana.
“Ini adalah kerja kolektif kolegial, jadi bukan hanya Ketum Airlangga Hartarto yang bertangggungjawab tapi juga DPP Partai Golkar. Jadi harus ada sanksi yang setimpal atas kegagalan itu,” tegasnya, Kamis (20/7/2023).
Dijelaskan Cak Ucup, kalau Partai Golkar mengusung calon lain di Pilpres mendatang, sesuai mekanisme partai haruslah dilakukan melalui Munaslub untuk merubah hasil keputusan Munas 2019 lalu.
“Kalau tidak melaksanakan keputusan Munas dan mendukung calon lain tanpa Munaslub ya sebaiknya Ketum dan jajaran pengurus DPP mengundurkan diri saja. Ini demi kebaikan Partai Golkar,” tambahnya.
Oleh karena itu, Yusuf Husni mengaku sepakat dengan pernyataan dewan pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam yang mendesak Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk segera melakukan deklarasi capres dan cawapres sesegera mungkin.
Bahkan anggota DPR RI ini memberikan deadlinehingga akhir Agustus 2023. “Kalau Agustus tidak ada poros baru, maka DPP Partai Golkar harus segera melakukan Munaslub,” kata Ridwan Hisjam beberapa waktu lalu.
Politikus asal Surabaya ini beralasan bahwa Munaslub merupakan solusi yang terbaik bagi Partai Golkar. “Dengan Munaslub, Partau Golkar bisa merubah keputusan Munas 2019 termasuk mengusung atau mendukung calon lain di Pilpres, baik itu sesama kader Partai Golkar maupun di luar kader Partai Golkar yang sudah membentuk koalisi,” imbuhnya.
Sebaliknya, Firman Soebagyo Wakil Ketua Umum Partai Golkar, justru tak sepakat dengan wacana Munaslub. Bahkan mendesak Dewan Etik DPP untuk segera memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada Ridwan Hisjam.
“Munaslub yang diwacanakan sekelompok orang itu merupakan gagasan keblinger. Serta dianggap menyesatkan bagi seluruh kader partai berlambang pohon beringin sehingga layak disanksi,” dalih Firman.
Menanggapi polemik itu, kembali Cak Ucup mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan Firman Soebagyo itu menunjukkan kader partai yang tidak paham dengan sejarah Partai Golkar sehingga bisa perlu belajar kembali AD/ART partai.
“Justru yang disampaikan Ridwan Hisjam itu adalah untuk kepentingan kebaikan Partai Golkar agar terselamatkan dari amanat Munas 2019,” pungkasnya. (pun)
