Perlu Dukungan Keberpihakan Politik Anggaran
MALANG.SabdaNews.com – Memasuki musim kemarau, Komisi D bidang Pembangunan DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim lebih perhatian pada persoalan penanganan normalisasi sungai dan sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian. Sebab selama dua tahun terakhir wilayah Provinsi Jatim kerap dilanda bencara hidrometrolorgi baik banjir maupun tanah longsor.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jatim dr Agung Mulyono disela memimpin kunjungan kerja ke UPT Wilayah Sungai Brantas Kediri Korwil Malang dalam rangka monitoring pengelolaan Sumber Daya Air dan peningkatan fungsi pelayanan irigasi di wilayah Malang, Jumat (26/5/2023).
Turut pula hadir sejumlah anggota Komisi D DPRD Jatim, diantaranya Moh Ashari (Wakil Ketua Komisi), Samsul Arifin, Khofidah, Martin Hamonangan, Sugeng Supriyanto, dan Heri Romadhon. Selain itu turut juga mendampingi sekretaris Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Jatim Fauzi.
Politikus asal Partai Demokrat itu mengakui paska penanganan pandemi Covid-19, Dinas PU SDA Jatim dituntut untuk lebih berkreasi dan membuat skala prioritas mana yang sangat urgent (mendesak) sehingga perlu didahulukan penanganannya. Sebab pagu anggaran yang dialokasikan untuk Dinas PU SDA sangat terbatas.
“Pertimbangan lainnya, paska pandemi Covid-19 ibu Gubernur Khofifah pasti memiliki prioritas pembangunan yang perlu dilaksanakan di tahun 2023 terutama menyangkut pemulihan sektor ekonomi masyarakat sehingga banyak anggaran yang terserap kesana,” beber bendahara DPD Partai Demokrat Jatim ini.
Kendati demikian, Agung Mulyono berharap Dinas PU SDA segera membuat perencanaan yang baik terkait upaya normalisasi sungai dan sistem irigasi dengan skala prioritas. Mengingat bersamaan dengan pandemi, beberapa wilayah di Jatim saat musim penghujan kerap dilanda bencana hidrometrologi.
“Memasuki musim kemarau seperti sekarang adalah waktu sangat ideal untuk melakukan program normalisasi sungai sungai di Jatim yang rawan menimbulkan bencana banjir,” dalih pria asli Banyuwangi ini.
Di sisi lain, Agung juga mengapresiasi kinerja Dinas PU SDA Jatin yang turut memberikan sumbangsih besar terhadap pencapaian Jatim di sektor pertanian khususnya hasil produksi beras yang mengalami surplus sehingga Jatim menjadi lumbung pangan nasional.
“Jatim bisa swasembada beras itu tidak luput dari kinerja yang baik Dinas PU SDA sehingga ketersediaan air untuk kebutuhan seltor pertanian bisa terpenuhi dengan baik,” tegasnya.
Senada, anggota Komisi D Martin Hamonangan menyatakan bahwa alokasi anggaran Dinas PU SDA Jatim tahun 2023 turun drastis dibanding tahun 2022 lalu. Konsekwensinya, SDA tidak bisa berbuat banyak untuk merealisasikan normalisasi sungai dan perbaikan irigasi untuk pertanian.
“Keberpihakan Pemprov Jatim untuk urusan SDA perlu diimbangi dengan politik anggaran yang lebih berpihak. Sebab alokasi anggaran yang diberikan Dinas PU SDA tahun ini turun drastis hampir separoh lebih. Tahun 2022 mendapat Rp.47,3 miliar tapj sekarang tinggal Rp.22,32 miliar,” jelas politikus PDI Perjuangan.
Masih di tempat yang sama kepala UPT Wilayah Sungai Brantas Kediri Korwil Malang Budi Setiawan berharap anggaran Dinas PU SDA Jatim tahun depan bisa ditingkatkan. Sehingga UPT-UPT Dinas PU SDA yang ada di daerah bisa memelihara bahkan meningkatkan fungsi irigasi dengan baik di wilayah masing masing.
“Untuk penanganan titik titk aliran sungai Brantas yang mengalami banjir saat penghujan lalu, kami sudah kordinasi dengan Dinas. Khususnya menyangkut peralatan alat berat yang harua siap dan standby di lokasi rawan bencana sehingga secepatnya bisa tertangani,” jelas Budi. (pun)
