SabdaNews.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Rekomendasi DPRD Jawa Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2022, pada saat Sidang Paripurna Gedung DPRD Jatim, di Surabaya, Rabu (17/5/2023).
Rekomendasi tersebut diterima usai Gubernur Khofifah bersama DPRD Jatim mendengar pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD Jatim terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Gubernur Khofifah pada 30 Maret 2023 lalu. Seluruh fraksi pun telah menyatakan dapat menerima LKPJ Gubernur Jatim akhir tahun anggaran 2022 tersebut.
Dalam sambutannya, gubernur perempuan pertama di Jatim ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Jatim terutama Pansus Pembahasan LKPJ dan seluruh fraksi DPRD Jatim yang telah secara maraton melakukan pembahasan LKPJ. Sehingga, menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi peningkatan kinerja Pemprov Jatim ke depan.
Perlu diketahui dalam kurun waktu 16 hari sejak LKPJ disampaikan Gubernur Khofifah, DPRD Jatim telah mulai melakukan pembahasan secara marathon. Sehingga, perumusan rekomendasi yang dihasilkan telah memenuhi kaidah sesuai dengan PP No 13 Tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Pasal 20 ayat (1) bahwa pembahasan LKPJ harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah disampaikan.
“Rekomendasi ini menjadi catatan strategis bagi kami untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan kinerja di masa mendatang. Termasuk untuk memitigasi dan menyiapkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi. Tentu ini dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan kepada seluruh masyarakat Jatim,” ungkap Khofifah.
Dia menegaskan, semangat pansus DPRD Jatim sama dengan Pemprov Jatim, yakni berupaya melakukan percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan Jawa Timur ke depan.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Forkopimda Jatim, Bupati- Walikota, Tokoh Masyarakat, civitas akademika, pelaku dunia usaha, serta seluruh elemen yang telah bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan selama ini.
“Berkat sinergitas tersebutlah capaian kinerja Pemprov Jatim tahun 2022 ini tercatat 97,70 persen atau meningkat 1,29 persen dari tahun 2021 yang sebesar 96,41 persen,” terang Khofifah.
Selain itu capaian realisasi kinerja Pemprov Jatim selama 2022 ini, juga tercermin pada capaian kinerja 11 Indeks Kinerja Utama (IKU). Dimana seluruhnya menunjukkan hasil yang positif.
“Bagaimana upaya kita bersama bahwa setiap program akan berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga, membuatkan capaian kinerja ke arah yang positif dan ke depan tentu kita kembali bekerja bersama-sama dalam satu niat yang tulus,” imbuhnya.
Kesebelas IKU tersebut kembali dijelaskan Khofifah, yaitu yang pertama IKU indeks Pertumbuhan Ekonomi, dimana sepanjang tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,34 persen. Nilai ini mampu melebihi capaian pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,31 persen. Sekaligus juga memenuhi target dalam RKPD Tahun 2022, yaitu di rentang 4,42 – 6,12 persen.
Untuk indikator yang kedua lanjut Khofifah, yaitu Indeks Theil, di tahun 2022, nilai Indeks Theil Jawa Timur 0,3147, sedikit di atas tahun 2021 yang sebesar 0,3120. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar. Sedangkan Jatim makin menunjukkan nilai ketimpangan yang semakin kecil.
Capaian IKU ketiga yaitu persentase penduduk miskin di Jatim, dimana September 2022, jumlah penduduk miskin di Jatim sebesar 10,49 persen atau menurun 0,10 persen atau 23,09 ribu orang terhadap September 2021.
“Jika diakumulasi, capaian penurunan kemiskinan Jawa Timur tertinggi secara Nasional untuk periode Maret 2021 hingga September 2022 yang mencapai 336.220 jiwa,” terangnya.
Khofifah menambahkan, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim sepanjang tahun 2022 menghasilkan turunnya angka kemiskinan ekstrem menjadi tinggal 1,80 persen dari 2,23 persen di tahun 2021. Angka ini lebih rendah dari nasional yang berada pada level 2,04 persen.
Selanjutnya, untuk pencapaian IKU Indeks Gini, terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi yang dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Artinya, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal penting sekaligus ukuran keberhasilan pembangunan.
“Indeks Gini Jatim tahun 2022 paling baik dibandingkan nasional dan provinsi lain di Pulau Jawa yakni 0.365 sementara Nasional sebesar 0.381. Hal Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran masyarakat Jatim tergolong rendah,” jelasnya.
IKU kelima yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada tahun 2022 capaian IPG Jatim meningkat 0.41 poin dari tahun 2021 yakni dari 91.67 menjadi 92.08. Nilai ini melebihi IPG nasional yang mencapai 91.63 poin.
“IPG Tahun 2022 ini mampu melebihi nasional bahkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2022 di rentang 90.92-91.87 poin,” tandasnya.
Kemudian, IKU keenam yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM Jawa Timur tahun 2022 mencapai 72,75 atau tumbuh 0,85 persen (meningkat 0,61 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Capaian Indeks IPM Jatim ini juga telah memenuhi target RKPD Tahun 2022 yaitu di rentang 72,28 – 73,77.
Lebih jauh dijelaskan, untuk IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) BPS Jatim menyebutkan angka TPT Jatim tahun 2022 mencapai 5,49 persen, atau turun 0,23 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Disamping itu, secara nasional, TPT Jatim konsisten lebih rendah dibandingkan TPT Nasional tahun 2022 sebesar 5,86 persen.
“Kondisi ketenagakerjaan yang membaik ini juga didukung oleh TPT SMK yang mengalami penurunan signifikan menjadi 6,7 persen dan tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan,” ungkap Gubernur yang juga mantan Mensos RI tersebut.
Selanjutnya, untuk IKU Indeks Reformasi tahun 2022 untuk pertama kalinya Pemprov Jatim meraih Predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 80,11, setelah 5 tahun berturut-turut sebelumya memperoleh predikat BB (Baik). Raihan indeks ini juga telah mampu melebih target yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2022 yaitu di rentang nilai 77,76 – 78,71.
Selanjutnya, IKU Indeks Kesalehan Sosial, dijelaskan Khofifah juga mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2018 sebesar 62.52 dan pada tahun 2022 menjadi 72.03 naik 5.7 poin dari tahun 2021 menjadi 66.33. Capaian ini melebihi target dari RKPD tahun 2022 pada rentang 66.38-69.1.
Sama halnya dengan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Khofifah menjelaskan, bahwa perkembangan IKU IKLH pada kurun lima tahun cenderung meningkat dan berada dalam kategori sedang. Capaian IKLH tertinggi di Pulau Jawa melampaui Jateng sebesar 66.70, DIY sebesar 65.95, Jabar 64.03 dan DKI Jakarta sebesar 54.57.
Beranjak di IKU kesebelas yaitu Indeks Risiko Bencana, tercatat terus menurun setiap tahunnya hingga tahun 2022 menjadi 108,69 turun 8,57 poin dari tahun 2021 yang sebesar 117,26 dan masuk di kelas sedang. Capaian ini selain mampu memenuhi target RKPD Tahun 2022 di rentang 117,26 – 116,26, sekaligus lebih baik dari Indeks Resiko Bencana Nasional di angka 135,56.
Di akhir sambutan, Gubernur Khofifah berharap sinergitas yang terjalin antara Pemprov Jatim, DPRD Jatim, Forkopimda, dan stakeholder terkait bisa terus berjalan dengan baik agar layanan kepada masyarakat dilakukan sebaik mungkin.(pun)
