Home KESRAFreddy Poernomo ; Sekolah Swasta dan Ponpes Di Bojonegoro Keluhkan Minimnya Bantuan Sarpas Dari Pemprov Jatim

Freddy Poernomo ; Sekolah Swasta dan Ponpes Di Bojonegoro Keluhkan Minimnya Bantuan Sarpas Dari Pemprov Jatim

by sabda news

BOJONEGORO.SabdaNews.com – Sulitnya mendapat bantuan, untuk pengembangan sarana dan prasarana (Sarpras) bagi lembaga pendidikan swasta dan Pondok Pesantren, menjadi persoalan yang disampikan oleh warga dalam reses (serap aspirasi) yang digelar oleh anggota DPRD Jatim, Freddy Poernomo dari Fraksi Golkar di Yayasan Mambaul Ulum, Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (19/11/2026) kemarin.

Keluhan tersebut disampaikan Ketua Yayasan Mambaul Ulum karena prihatin dengan kondisi lembaga pendidikan yang dikelola sehingga mengharapkan adanya bantuan dari Pemprov Jatim agar untuk lembaga pendidikan Mambaul Ulum bisa berkembang dan mengalami kemajuan ke depan.

“Saya mohon agar ada perhatian bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Pasalnya selama ini peran lembaga pendidikan swasta dan ponpes masih belum maksimal diberikan. Kebanyakan hanya untuk lembaga pendidikan negeri,” ujar pria bersahaja ini.

Hal yang sama juga disampaikan para guru  yang ada. Mereka juga berharap adanya perhatian pengembangan sarana di lembaga pendidikan swasta tempatnya mengabdi selama ini yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

“Kami bahkan sempat iri dengsn lembaga pendidikan negeri karena begitu mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan kita di swasta seolah dianaktirikan. Padahal dengan sarana yang baik akan mempengaruhi hasil pendidikan untuk anak didik,” dalih salah seorang pengajar kepada Freddy Poernomo.

Menanggapi aspirasi ini, Freddy Poernomo mengakui aspirasi terkait sulitnya akses bantuan fisik sarana prasarana untuk sekolah swasta maupun Ponpes agak kurang diperhatikan pemerintah. Kesan menganaktirikan mereka kerap muncul. Padahal lembaga pendidikan swasta dan pesantren juga memegang porsi besar dalam menopang kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.

​”Banyak pengelola yayasan sekolah swasta dan pondok pesantren mengeluhkan kondisi ruang kelas yang rusak atau fasilitas belajar yang tidak memadai. Namun, ketika mereka mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi, sering kali terkendala syarat administratif yang kaku dan proses verifikasi yang panjang,” beber politikus Partai Golkar.

​Menurut Freddy, pemerintah daerah tidak boleh menganaktirikan lembaga pendidikan sqasta dan Pesantren. Dirinya juga menekankan bahwa siswa dan santri yang menempuh pendidikan di sana merupakan bagian dari generasi penerus Jawa Timur yang berhak mendapatkan fasilitas belajar yang layak dan aman.

“Apalagi ada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan di Jatim ada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, maka harus mendukung peran Pesantren di bidang pendidikan, dakwa dan pemberdayaan masyarakat,” jelas anggota Komisi A DPRD Jatim ini.

​Freddy mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas terkait segera mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan sarpas untuk lembaga pendidikan swasta ataupun Pesantren.

​”Jangan sampai anggaran sebenarnya tersedia, tetapi tidak terserap maksimal oleh pihak yang membutuhkan hanya karena mereka gagal di tahap administrasi awal. Pemprov harus hadir menjemput bola dan memberikan pendampingan,” tegas Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban ini.

Kegiatan reses berlangsung dengan suasana penuh keakraban. Melalui kegiatan reses ini, diharapkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait peningkatan kualitas dan sarana pendidikan, dapat tersampaikan kepada pemerintah provinsi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan ke depan. (pun)

You may also like

Leave a Comment