Oleh : Mbah Singo
SabdaNews.com- Pantulan NU tercermin baik dalam identitas partai maupun platform politik partai.
1). Dari segi nama, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah nama yg terpilih dari 3 nama setelah disaring dari hampir 40 nama yg diusulkan. Tiga (3) nama itu adalah ; (1) Nahdlatul Ummah, (2) Kebangkitan Umat, dan (3) Kebangkitan Bangsa.
Kebangkitan adalah terjemah dari “Nahdlah” yang merujuk pada Nahdlatul Ulama. Para pendiri PKB tidak memilih nama Nahdlatul Ummah atau Kebangkitan Ummat karena PKB menginginkan kebangkitan semua komponen bangsa, bukan hanya umat Islam saja. PKB adalah persembahan dari Ulama untuk Indonesia.
2). Dari segi simbul, PKB memodifikasi lambang NU terdiri atas Bumi, Peta Indonesia dikelilingi dengan 9 bintang yg bermakna idealisme partai atas 9 nilai, yaitu ; Kemerdekaan, Keadilan, Kebenaran, Kejujuran, Kerakyatan, Persamaan, Kesederhanaan, Keseimbangan dan Persaudaraan.
Dalam tradisi NU, bintang sembilan identik dengan kedudukan Kanjeng Nabi, Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar Umat Ustmas, Ali) dan 4 Imam Madzhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali). Bintang sembilan juga merujuk kepada “Wali Songo” (sembilan wali penyebar agama Islam di Jawa). Di kalangan NU Wali Songo adalah contoh dari pendekatan jalan tengah dan moderat. Metode dakwah Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, dianggap sebagai lambang penerapan nilai-nilai tawassuth dalam Islam.
3). Dari segi struktur kelembagaan, PKB mengkopi struktur NU yg mbagi kepemimpinan partai dalam 2 lembaga. Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Padanannya dalam NU ada Syuriyah dan Tanfidziyah. Sebagaimana NU, struktur dan hirarki kepemimpinan PKB mencerminkan supremasi ulama yg diyakini sebagai penyandang Otoritas untuk menetapkan haluan dan kebijakan umum partai. Hal ini karena PKB masih meyakini bahwa aktifitas politik adalah bagian dari syari’ah, sehingga pelaksanaannya harus tunduk di bawah panduan ulama yang memegang otoritas tertinggi dalam keagamaan.
4). Dari aspek ideologi, PKB memboyong hampir seluruh platform politik NU, terutama menyangkut hubungan antara agama dan negara, NKRI sebagai bentuk dah dan final dst. Prespektif NU tentang relasi agama dan negara sudah final sejak Muktamar NU ke 27 di Situbondo tahun 1984. Keputusan ini merupakan puncak ijtihad politik NU yang telah dirintis sejak tahun 1936 ketika menyebut wilayah Nusantara sebagai Daar al IsIam, di tahun 1945 memilih Soekarno sebagai Presiden, mengeluarkan Fatwa Jihad membela tanah air dan tahun 1954 menyematkan gelar waliyul amri ad-dharuri bisy-syaukah kepada presiden Soekarno. ( Wawancara dari Moh. Chusnan Ali , Ketua Dewan Syura DPC. PKB Kab. Gresik. Edisi Jum’at, 20 Nov ’26…(bersambung/Red)
