SabdaNews.com – Masalah pendataan perlindungan sosial, khususnya penentuan desil dan Penerima Bantuan Iuran (PBI), masih menjadi pekerjaan rumah utama di Kota Surabaya. Dari reses (serap aspirasi) yang dilakukan anggota DPRD Jatim Fuad Benardi di beberapa tempat di Kota Surabaya termasuk di kawasan Jl Sedayu RW 3 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan, persoalan tersebut selalu dikeluhkan masyarakat.
Politikus muda PDI Perjuangan itu menjelaskan, bahwa persoalan penentuan Desil untuk klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, banyak warga yang dulunya masuk kategori Masyarakt Nerpenghasilan Rendah (MBR) atau tidak mampu, tiba-tiba desilnya naik menjadi kelompok ekonomi mampu (Desil 6 sampai 10), akibat sistem pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini mengalami pergeseran drastis.
”Dulu masyarakat bisa mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) lewat kelurahan secara manual. Tapi sekarang sistemnya tidak sama seperti dulu, tidak bisa lewat per kecamatan atau kelurahan lagi, semua sudah ditentukan pusat,” ujar Fuad Benardi, Rabu (18/11/2026).
Diakui Fuad memang ada sanggahan melalui aplikasi. Namun penggunaan aplikasi digital ini banyak menyulitkan sebagian besar masyarakat, khususnya kalangan bawah yang gagap teknologi. Pasalnya, pengisian data harus dilakukan secara mandiri oleh yang bersangkutan dan melibatkan sekitar 30 pertanyaan krusial.
Jika ada isian data yang tidak sinkron atau berbeda sedikit saja dengan sistem pusat, maka data tersebut dipastikan ditolak. “Supaya nanti sistemnya bisa diterima, kalau ada yang berbeda ya otomatis ditolak. Belum lagi ketidaktahuan masyarakat bahwa ternyata kalau punya pinjaman, otomatis desilnya juga naik jadi keluarga mampu,” beber putera sulung Tri Rismaharini ini.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini juga memberikan kondisi realitas di lapangan, khususnya di Kota Surabaya, di mana kondisi ekonomi setiap keluarga sangat dinamis.
Fuad mencontohkan kasus warga yang tampak memiliki rumah bagus namun itu merupakan rumah warisan dan secara kondisi finansial saat ini sudah jatuh miskin akibat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau faktor lainnya.
“Kondisi ini sering mengecoh sistem penilaan. Sehingga setelah dilakukan survey desilnya naik dan mereka tidak mendapatkan akses bantuan sosial yang layak. Padahal data di RT mereka seharusnya layak dapat bantuan,” ungkapnya.
Selain persoalan Desil secara umum, Fuad juga menyinggung kaitannya dengan layanan kesehatan, terutama kepesertaan BPJS Kesehatan, PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN, maupun PBI APBD.
Sistem saat ini yang mengkombinasikan kelayakan penerima bantuan berdasarkan batas desil tertentu (di atas desil 5 tidak bisa lagi menerima bantuan pemerintah) dinilai perlu dievaluasi ulang.
Anggota Komisi C DPRD Jatim ini mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan diskresi atau pelonggaran kebijakan. Fuad juga mengusulkan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan khusus untuk mengatur kebijakan PBI mandiri menggunakan APBD masing-masing.
”Harapannya agar persoalan BPJS ini tidak masuk dalam kriteria desil yang kaku, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan hak layanan kesehatan,” pungkasnya. (pun)
