MOJOKERTO.SabdaNews.com – Ketidaktepatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masyarakat hingga belum optimalnya perhatian terhadap nasib guru swasta menjadi aspirasi yang disampaikan warga kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hidayat saat menggelar kegiatan serap aspirasi (reses) di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayat, Mojokerto.
Persoalan ketidaktepatan penetapan desil menjadi salah satu sorotan. Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, masih ada masyarakat yang masuk dalam kategori kesejahteraan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Seharusnya menurut dia masuk desil 4, tetapi justru ditempatkan di desil 9. Profiling ini menjadi beban masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak tahu caranya mengubah desil,” ungkap Hidayat, Selasa (17/11/2026).
Hidayat menilai, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembaruan data membuat persoalan tersebut semakin sulit diselesaikan. Padahal, warga dapat mengajukan sanggahan melalui jalur daring maupun secara langsung.
“Kami dari DPRD siap menjembatani dan mengawal, baik sanggahan melalui offline ataupun online,” tegas pria asli Mojokerto ini.
Selain persoalan data perlindungan sosial, Hidayat juga menyoroti aspirasi dari guru swasta yang mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama terkait kesejahteraan dan pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Menurutnya, kontribusi guru swasta yang mengabdi di sekolah maupun lembaga pendidikan yayasan tidak bisa diabaikan. Mereka turut mengambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi perhatian pemerintah dinilai belum optimal.
“Harus diakui pemerintah belum hadir optimal, selama ini prioritas di sekolah negeri, sehingga sekolah swasta dinomorduakan,” ujarnya.
Hidayat menilai, guru swasta juga perlu mendapatkan kesempatan menikmati TPG. Aspirasi tersebut menjadi catatan penting agar perhatian terhadap tenaga pendidik tidak hanya terpusat pada sekolah negeri, tetapi juga menjangkau lembaga pendidikan swasta.
Lebih lanjut, di sektor ekonomi, persoalan pengembangan UMKM juga turut disampaikan masyarakat. Hidayat menyoroti pelaku usaha yang selama ini telah mandiri dalam memproduksi dan mempromosikan produknya, tetapi masih menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan pengembangan usaha.
Beberapa kendala tersebut meliputi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta akses permodalan.
Menurut Hidayat, berbagai prosedur tersebut masih belum familier bagi sebagian pelaku UMKM di Mojokerto khususnya dan Jatim pada umumnya.
“Karena itu, dukungan terhadap UMKM perlu diperkuat agar pelaku usaha tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memiliki legalitas, memenuhi standar produk, dan memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usahanya,” pungkasnya. (pun)
