JAKARTA.SabdaNews.com — Partai Demokrat secara resmi merespons dinamika politik mutakhir menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan dua poin penting sikap partai.
Pertama, Partai Demokrat menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Langkah ini diambil dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
”Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden, dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” demikian disampaikan aHY dalam keterangan pers tersebut.
Keputusan strategis ini juga telah dikonsultasikan secara langsung melalui sambungan video (video call) pada Jumat pagi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tengah dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
Kedua, Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga suasana agar tetap tenang serta memberikan ruang bagi proses konstitusional agar berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, partai juga menekankan agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal dan agenda-agenda pembangunan nasional tidak terganggu.
”Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” pesan Ketum Partai Demokrat. Pihaknya juga mengingatkan agar publik tidak membiarkan spekulasi melangkahi koridor konstitusi (jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi).
Melalui pernyataan ini, Partai Demokrat kembali menegaskan posisi politiknya untuk tidak menyodorkan nama calon pengganti dan mempercayakan mekanisme pergantian wakil presiden sepenuhnya kepada Presiden dan MPR sesuai ketentuan konstitusional yang berlaku. (pun)
