SabdaNews.com — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur sekaligus Komisaris PT Bank Jatim menanggapi wacana perubahan mekanisme pembayaran gaji (payroll) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta agar kebijakan tersebut dipertimbangkan secara matang dengan memperhitungkan dampaknya terhadap keberlangsungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjelaskan bahwa penyaluran gaji ASN melalui Kas Daerah di BPD merupakan penopang utama dana murah (low-cost fund) atau captive market bagi bank milik pemerintah daerah. Sehingga kalau aturan dirubah tentu akan sangat berdampak bagi BPD.
”Dana pengelolaan gaji ASN itu adalah dana murah yang captive bagi bank daerah, karena payroll dan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) diproses dari sana. Tentu rencana perubahan ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya operasional bank daerah yang saat ini sedang terus diperkuat,” ujarnya saat dikonirmasi di Kantor DPRD Jatim, Kamis (15/10/2026).
Lebih lanjut, Adhy menekankan pentingnya melihat persoalan ini secara menyeluruh, tidak hanya dari sudut pandang efisiensi anggaran pemerintah pusat, tetapi juga dampak terhadap tata kelola manajemen dan kepercayaan pegawai.
“Kita harus melihat bagaimana kesiapan sistem, mekanisme, manajemen, akuntabilitas, hingga aspek kepercayaan (trust) dari ASN itu sendiri. Atas nama komisaris Bank Jatim maupun Pemerintah Daerah karena ini berkaitan langsung dengan PAD, kami berharap kebijakan ini dipertimbangkan dan diperhatikan dampaknya terhadap kelangsungan bank daerah yang selama ini bertumpu pada dana murah ASN,” harapnya.
Wacana pengalihan atau perubahan skema penyaluran gaji ASN, baik isu pengalihan ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun usulan baru ke lembaga keuangan/koperasi menjadi sorotan nasional jelas berdampak besar bagi pemerintah daerah. Mengingat, peran Dana Murah (CASA) terhadap kesehatan Bank Daerah sangat siginifikan.
Struktur Pendanaan BPD, kata AdhyKaryono merupakan dana payroll ASN merupakan komponen utama Current Account Savings Account (CASA) atau dana murah bagi BPD. Selain itu, penyaluran kredit produk keuangan daerah memungkinkan BPD memberikan pembiayaan dan kredit produktif bagi UMKM lokal serta proyek pembangunan daerah dengan suku bunga kompetitif.
“Kontribusi terhadap PAD: Bank Jatim sebagai salah satu BPD terbesar di Indonesia memberikan dividen secara rutin kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menjadi salah satu penyumbang utama PAD,” bebernya.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengingatkan bahwa penyaluran gaji ASN merupakan komponen pendanaan yang sangat stabil bagi BPD. Pengalihan dana secara mendadak berpotensi mengganggu rasio likuiditas bank daerah sehingga memerlukan perencanaan yang matang.
“Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri hingga saat ini operasional pengelolaan gaji ASN di daerah masih berjalan normal melalui BPD dan tetap menjaga stabilitas perbankan daerah,” jelas Sekdaprov Jatim. (pun)
