31
SabdaNews.com – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi masukan konstruktif, saran dan pertanyaan dari fraksi-fraksi di DPRD Jatim dalam pembahasan Raperda APBD Jatim 2026 yang disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi pada rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (29/9/2025)
Menurut Emil, ada beberapa fraksi yang mempertanyakan soal alokasi anggaran untuk program irigasi dan jalan (infrastruktur) yang hanya sebesar Rp.47 miliar dalam R-APBD Jatim 2026.
“Jawabannya tidak, jadi sebenarnya ini pengklasifikasiannya yang perlu dikualifikasi. Kenyataannya tidak demikian sebab bisa ratusan miliar untuk irigasi dan jalan,” jelasnya.
Ia mencontohkan bentuk klasifikasi anggaran belanja infrastruktur (jalan) adalah layanan bus Trans Jatim. Alasannya, kalau masuk belanja modal maka cakupannya tidak akan luas karena harus membeli bus terlebih dulu. Tetapi cukup dengan memberi layanan atau by the service sehingga bisa memberikan cakupan yang lebih luas seperti yang sudah dinikmati masyarakat saat ini.
“Kalau kita harus membeli bus tidak mungkin layanan Trans Jatim tidak tumbuh sebesar sekarang ini. Misalnya ini tidak diklasifikasikan sebagai belanja modal. Tapi ini masuk belanja infrastruktur, tolong diingat ya belanja ini mungkin bukan klasifikasi belanja modal, tapi ini adalah belanja infrastruktur,” beber mantan Bupati Trenggalek ini.
Begitu juga dengan program bantuan operasional sekolah untuk SMA/SMK di Jatim, kalau yang negeri masuknya belanja barang dan jasa tetapi kalau yang swasta masuknya belanja hibah kategorisasinya. Inilah yang membuat kemudian klasifikasi ini tidak selalu berarti bahwa tanpa belanja modal kita tidak investasi.
“Ingat, kita juga investasi masa depan melalui pendidikan. Makanya dalam postur belanja pegawai 9 triliun, sekitar 70% lebih itu untuk sektor pendidikan dan kesehatan,” jelas Wagub Emil.
Ditambahkan Emil, sebagaimana amanah untuk mengangkat P3K yang tadinya pos belanjanya tidak di belanja pegawai tapi di belanja dari sumber dana seperti BOS, sekarang berpindah ke belanja pegawai. Jadi ini yang menyebabkan belanja pegawai ini mungkin di kategorisasi kan tadi dibanding belanja modal ya itu mungkin ada saran dan masukan dari DPRD Jatim.
“Ini langsung saya jawab di sini sebagai sebuah wujud bagaimana kita ingin agar keterlibatan publik di dalam dialektika anggaran tapi secara keseluruhan pandangan ini luar biasa penting dan saya terus terang juga merasa terbantu dengan masukan masukan dan kritik kritik yang sangat sangat tajam tapi di sisi lain juga sangat kosntruktif. Jadi mohon doa restunya agar kita bisa menyusun APBD 2026 yang berkualitas,” pinta suami Arumi Bachsin ini.
Ia juga mengingatkan, bahwa sudah ada surat dari menteri keuangan ke pemerintah provinsi mengenai penyesuaian dana transfer yang sedang diklarifikasi dan ditindaklanjuti karena konsekuensinya adalah adanya potensi pengurangan atau penyusutan dana transfer baik DAU maupun Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 2 triliun lebih.
Padahal di tahun 2025 sejak diberlakukannya UU baru, lanjut Emil potensi pendapatan daerah Jatim sudah berkurang hingga 4 triliun, sehingga perlu dilakukan langkah langkah antisipasi dan ditindaklanjuti bersama-sama.
“Tapi kami yakin ada pemerintah pusat. Apabila ada pengurangan di dalam bentuk dana transfer pasti ada penambahan dalam bentuk belanja sektor,” tegasnya.
Artinya, kata Emil kalau misalnya belanja di sektor tertentu kita kurang, seperti infrastruktur bisa diusulkan ke pemerintah pusat karena komitmen pemerintah punya komitmen untuk mengakselerasi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Jawa Timur. (pun)
