Buka Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Jatim Bureaucracy Fest 2023
BATU.SabdaNews.com – Wakil Gubernur Jawa Timur Emi Elestianto Dardak membuka Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Jatim Bureaucracy Fest 2023, serta Penganugerahan Top Inovasi Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK), Reformasi Birokrasi, SAKIP, Layak Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Budaya Kerja CETTAR Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Kota Batu, Kamis (23/11/2023).
Pameran yang diselenggarakan mulai tahun 2016 itu melahirkan banyak inovasi dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Jawa Timur untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hasilnya, sederet prestasi diraih Jawa Timur bahkan tak sedikit dijadikan pilot project atau percontohan bagi provinsi lain.
Wagub Emil mengatakan terdapat tiga hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pertama, menjaga konsistensi upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Mulai tahap awal perencanaan program, pelaksanaan hingga pengawasan program yang melibatkan kontrol masyarakat.
Kedua, pemanfaatan teknologi secara terintegrasi untuk memberikan pelayanan yang semakin murah, semakin cepat dan semakin berkualitas. Lalu Ketiga, kesempatan dan merangsang tumbuhnya prakarsa dari penyelenggara pelayanan publik di tingkat bawah agar dapat lebih inovatif menyikapi tuntutan publik yang semakin kritis dewasa ini.
Dari ketiga hal tersebut, kata Emil, jalan yang harus ditempuh adalah mendorong peran aparatur pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi menuju pemerintahan yang melayani. Caranya, rembug nyekrup atau kerjasama erat antar Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
“Melalui rembug nyekrup diharapkan akan membantu penguatan kemandirian inovasi yang sedang diprogramkan oleh masing-masing perangkat daerah dan kabupaten/kota pada tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang,” tuturnya.
Melalui Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Jatim Bureaucracy Fest 2023 serta Penganugerahan Top Inovasi Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, SAKIP, Layak Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Budaya Kerja CETTAR Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan momentum sangat penting menguatkan komitmen, integritas dan kebersamaan stakeholder dalam meningkatkan pelayanan publik yang prima dan CETTAR sesuai jargon Provinsi Jawa Timur yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif.
“CETTAR bukan hanya slogan semata, tetapi kita sudah bisa melakukan penilaian terhadap indikator-indikator CETTAR yaitu kecepatan dalam bekerja, kecepatan dalam melayani, kecepatan dalam merespon di masing-masing perangkat daerah, biro dan beberapa unit kerja Pemprov Jatim,” jelasnya.
Mantan Bupati Tenggalek ini mengatakan, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Jatim sebagai ekosistem inovasi pada seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 1.071 UPP serta Pemerintah Kabupaten/Kota sekaligus menumbuhkan inovasi dan memberikan apresiasi kepada inovator di Jawa Timur.
Ia menyebut, tahun 2023 terdapat 210 proposal inovasi yang masuk di JIPP (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik) Jatim dengan pembatasan kuota inovasi yang masuk sebanyak 3 inovasi, sehingga secara kumulatif ada sekitar 1.265 proposal inovasi.
“Pameran ini bukan hanya untuk kita tetapi untuk publik juga mengenal. Kami mengajak semua yang hadir mengunjungi dan saling bertukar pikiran mengenai inovasi-inovasi untuk ke depannya,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Wagub Emil menjelaskan, 38 Kabupaten/Kota serta dinas dan UPT Dinas di Jatim mereplikasi inovasi-inovasi di tingkat pusat dalam konteks membangun sistem awarding pelayanan dan publik inovasi dan kinerja di Jawa Timur yang didukung dewan juri kredibel. Tujuannya supaya ekosistem terus bergulir dan mudah-mudahan inovasi yang diperoleh Jawa Timur bisa naik level ke tingkat nasional.
“Alhamdulilah kami bersyukur 21 november lalu, Menpan RB memberikan penghargaan TOP 45 kompetisi inovasi pelayanan publik dan 3 kategori terbaik Pemprov Jatim untuk pemantauan dan informasi kinerja pelayanan publik serta 2 penghargaan kategori unit pelayanan pbulik terbaik penyedia sarana prasarana rumah kelompok rentan,” tuturnya.
“Tidak hanya itu, dari 10 Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diberi penghargaan ada 4 MPP dari Jatim yang meraih penghargaan, yakni Banyuwangi, Surabaya, Sidoarjo dan Magetan. Ini menjadi booster semangat bagi kita semua,” imbuhnya.
Menurutnya, birokrasi yang mendorong inovasi akan menghasikan solusi. Namun sebaliknya, apabila birokrasi stagnasi tidak akan menghasilkan solusi. “Inilah yang kami potret dari Kemenpan RB, salah satunya mall pelayanan publik,” katanya.
Hadirnya MPP ibarat virus positif yang menjangkit ke seluruh negeri yang bukan sekadar entitas fisik, melainkan paradigma pelayanan yang diubah. Hal itu merupakan terobosan positif yang kemudian ditiru oleh Jawa Timur. “Jangan pemohon yang bergerak, melainkan dokumennya yang bergerak dari satu meja ke meja yang lain di satu atap yang sama,” ungkapnya.
Ke depan, Ia menambahkan pelayanan publik bukan hanya menciptakan inovasi baru, tetapi kemampuan instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mereplikasi dan mengembangkan inovasi pelayanan publiknya.
Baginya penting dari masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan replikasi inovasi dari instansi lain yang terbukti sukses diselenggarakan sebagai jawaban atas permasalahan pelayanan publik yang terjadi di Instansinya secara efektif dan efisien.
“Kita tentu tidak menginginkan gebyar inovasi hanya sesaat ketika mendapatkan penghargaan saja, tetapi dapat terus berlanjut dan makin berkembang atau sustainable dan scaling-up,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengapresiasi Provinsi Jawa Timur yang mampu berinovasi di sektor pelayanan publik. “Jawa Timur ini gudangnya inovasi pelayanan publik,” ungkapnya.
Sejak tahun 2014 hingga 2023 tercatat ada sebanyak 190 inovasi pelayanan publik dari seluruh daerah di Jawa Timur yang masuk TOP inovasi pelayanan publik Kementerian PAN-RB. Jumlah ini, paling banyak dibandingkan provinsi lain yang ada di Indonesia.
“Di tahun 2023, provinsi Jatim secara umum menerima sebanyak 29 penghargaan TOP inovasi pelayanan publik terdiri dari 12 TOP inovasi pelayanan publik, 14 TOP 99 inovasi pelayanan publik dan 3 dari TOP 15 inovasi pelayanan publik. Selain itu, Jatim baru saja menerima di bidang pelayanan publik lainnya salah satunya penyelenggaran pelayanan publik terbaik pada PEKPPP dan UPT terbaik penyediaan sarana prasarana yang ramah untuk kelompok rentan,” tuturnya.
Prestasi ini, kata Diah, tidak didapat dengan mudah. Akan tetapi ada komitmen dari pimpinan di tiap-tiap instansi. Tingginya partipasi dari Pemerintah Daerah dalam KIPP menunjukkan bahwa Jatim telah menjalankan pembinaan inovasinya dengan baik dan patut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
“Jatim juga berkomitmen dalam mendorong dalam bidang reformasi birokrasi. Hal itu dibuktikan dari capaian predikat indeks RB dan SAKIPNYA bernilai A. Sedangkan SPBE nya berpredikat baik kemudian instansi vertikal di wilayah provinsi maupun wilayah kabupaten/kota secara konsisten meraih penghargaan WTK sepanjang tahun 2018 – 2022,” jelasnya.
Ia mengucapkan selamat kepada Provinsi Jawa Timur atas suksesnya penyelenggaraan KOVABLIK tahun 2023 dan penyerahan hasil evaluasi SAKIP dan budaya kerja CETTAR. “Semoga atas pencapaian ini dapat membawa Jatim dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan penghargaan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak dan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono.
Turut hadir Walikota Mojokerto Ika Puspitasari, Pj. Walikota Batu Aries Agung Paewai, Pj. Walikota Malang Wahyu Hidayat, Bupati Lamongan Yuhranur Efendi, Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, Pj. Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, Pj. Bupati Tulungagung Heru Suseno, serta Forkopimda di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. pun)
