SabdaNews.com – Tingkat kemantapan jalan di provinsi Jatim dalam beberapa tahun terakhir mengalami degradasi (penurunan) seiring dengan menurunnya alokasi anggaran infrastruktur dalam APBD Jatim. Realitas tersebut tentu menjadi perhatian serius kalangan DPRD Jatim. Bahkan dalam pembahasan R-APBD Jatim 2025, Komisi bidang pembangunan infrastruktur berupaya keras memperjuangkan OPD mitra kerjanya mendapat alokasi anggaran yang mencukupi.
Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim mengatakan bahwa seluruh OPD mitra kerja Komisi D mengalami penurunan alokasi anggaran cukup drastis pada R-APBD 2025. Namun hasil laporan Banggar terdapat tambahan potensi pendapatan daerah sebesar Rp.2,2 triliun sehingga saat pembahasan di Banggar, pihaknya merekomendasikan supaya OPD mitra kerja Komisi D mendapat tambahan alokasi anggaran.
“Sesuai pembahasan di Banggar, mitra kerja Komisi D akan mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp.200 miliar. Mudah-mudahan tambahan itu bukan hanya janji manis tapi benar-benar direalisasikan oleh TAPD. Mengingat, pada pembahasan APBD tahun anggaran sebelum sebelumnya, kesepakatan bersama TAPD dengan Banggar tidak direakisasikan,” ujar politikus asal Partai Gerindra, Sabtu (16/11/2024).
Ia juga sependapat dengan Aliyadi Mustofa anggota Banggar DPRD Jatim yang melakukan interupsi dalam rapat paripurna guna mengingatkan TAPD (eksekutif) supaya tidak merubah secara sepihak kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara Banggar dengan TAPD. Mengingat, tahun tahun sebelumnya eksekutif dengan seenaknya merubah kesepakatan yang sudah disepakati sehingga komisi kerap menjadi sasaran OPD karena dianggap tidak bisa memperjuangkan mitra kerjanya.
“Kalau pinjam istilah Pak Aliyadi tadi, jangan pernah ada dusta diantara kita. Apalagi sekarang ini eranya keterbukaan dan ini juga sesuai dengan alur pembahasan anggaran,” terang Abdul Halim.
Komisi D, lanjut Halim juga menyadari UU No1 Tahun 2022 mengakibatkan adanya reduksi semua kebutuhan belanja modal dari semua OPD di lingkungan Pemprov Jatim akibat PAD turun seiring mulai diberlakukannya opsen pajak kendaraan bermotor. Namun untuk sejumlah OPD yang alokasi anggarannya tereduksi sangat besar, pihaknya rekomendasikan mendapat tambahan anggaran berdasarkan skala prioritas dari tambahan pendapatan daerah sekitar Rp.2,2 triliun tadi.
Diantara OPD mitra kerja Komisi D yang sangat membutuhkan tambahan alokasi anggaran, kata Halim adalah Dinas PU Bina Marga karena pagu anggaran tahun 2025 mendatang hanya mendapat Rp.576 miliar atau turun hampir 50 persen lebih dibanding anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp.1,1 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp.1,2 triliun.
“Tingkat kemantapan jalan provinsi Jatim tinggal 65 persen, padahal dulu sempat mencapai di atas 70 persen. Kalau anggaran untuk pemeliharaan jalan terus berkurang, otomatis yang bisa dilakukan hanyalah tambal sulam sehingga tingkat kemantapan jalan tak kunjung meningkat bahkan terus tereduksi,” bebernya.
Abdul Halim menjelaskan bahwa bidang infrastruktur juga termasuk bagian dari mandatory spending 10 persen dari kekuatan anggaran di luar bidang pendidikan 20 persen dan bidang kesehatan 10 persen. Namun ia memahami bahwa itu sulit direalisasikan di lapangan karena bidang-bidang lain di luar mandatory spending juga membutuhkan anggaran sehingga perencanaan dan perangkaan anggaran harus bijak.
“Bahkan dalam amanat UU yang ada, alokasi anggaran bidang infrastruktur itu minimal 40 persen di luar dana transfer pusat dan di luar belanja modal dari APBD. Tapi realitas kemampuan fiskal yang dimiliki provinsi jelas tidak mencukupi, makanya kita harus bijak dalam menentukan pilihan yang tak bisa dihindari,” tegasnya.
Di sisi lain, program pembangunan provinsi juga arus sinergi dengan pemerintah pusat, dimana era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai tahun depan akan memberlakukan program makan siang bergizi gratis untuk pelajar tingkat dasar. Tentu provinsi dan kabupaten/kota juga ikut menyiapkan sharing anggaran untuk program tersebut.
“Program swasembada pangan dan swasembada energi juga menjadi program prioritas presiden Prabowo, tentu dukungan anggaran di Dinas PU Sumber Daya Air maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sangat diperlukan sehingga dalam pengalokasian anggaran harus bijak karena kemampuan fiskal kita sangat terbatas,” pungkas Abdul Halim.
Senada, anggota Komisi D DPRD Jatim lainnya M Satib juga berharap TAPD bisa menambah alokasi anggaran OPD-OPD yang membidangai persoalan infrastruktur terutama jalan. Mengingat, pemerintah provinsi juga tengah gencar-gencarnya meningkatkan aksesibilitas di berbagai kawasan yang ada di Jatim sehingga disparitas antar wilayah bisa diminimalisir seiring dengan meningkatnya perekonomian paska akses jalan terbangun dengan baik di daerah daerah yang selama ini terisolir.
“Di Banggar kemarin OPD OPD mitra kerja Komisi D disepakati bakal mendapat tambahan alokasi anggaran kisaran Rp.200 miliar. Mudah mudahan itu terealisasi dengan baik bukan sekedar janji manis TAPD,” pungkas politikus asal Jember. (pun)
