SabdaNews.com – Perubahan sistem distribusi oleh Pertamina yang tak lagi menjual di pedagang eceran ditengarai menjadi penyebab antrian panjang masyarakat yang membutuhkan Elpiji 3 kg di berbagai daerah.
Seperti diketahui Pertamina sebelumnya memutuskan untuk hanya menjual Elpiji 3 kg di tingkat pangkalan guna mencegah kebocoran subsidi yang diberikan pemerintah,
Menyikapi hal ini Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah membenarkan bahwa kebutuhan subsidi Elpiji 3 Kg tahun 2025 ini meningkat bila dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Oleh karena itu pihaknya bersama Pemerintah telah menyepakati alokasi subsidi elpiji sebesar Rp87,6 triliun pada 2025, atau lebih tinggi dari 2024 yang hanya sebesar Rp85,6 triliun.
“Volume subsidi Elpiji 3 Kg tahun 2025 sebesar Rp8,17 juta ton,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (3/2/2025) kemarin
Dengan kondisi tersebut, Said yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu meminta masyarakat tidak panik, sebab berdasarkan yang dianggarkan harusnya mencukupi. Ia juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki komunikasi dan sosialisasi terhadap kebijakan penyaluran Elpiji 3 kg.
“Agar hal ini tidak menimbulkan kepanikan banyak pihak, dan sebagian pihak memanfaatkan kepanikan tersebut dengan mengambil untung,” katanya.
Mengenai perubahan sistem penjualan Elpiji 3 Kg, politsi asli Sumenep Madura ini meminta pemerintah dan Pertamina untuk mempertimbangkan banyak aspek, seperti kesiapan data akurat, infrastruktur yang cukup, dan kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini sedang mengalami penurunan daya beli.
“Hendaknya program (penyaluran distribusi Elpiji) dapat dijalankan secara bertahap, tidak dijalankan dengan serta merta. Bisa dimulai dari daerah daerah yang memang telah siap terlebih dahulu, dengan berbagai pertimbangan di atas,” pinta Said Abdullah.
Pihaknya lanjut Said juga meminta kepada pemerintah untuk tetap memperhatikan rumah tangga miskin, lansia, serta pelaku usaha mikro dan kecil untuk bisa mendapatkan Elpiji 3 kg.
“Untuk memastikan pelaksanaan subsidi LPG tepat sasaran, tidak ditimbun dan tidak dioplos, hendaknya Forkopimda, terutama kepala daerah dan aparat kepolisian hendaknya segera melakukan operasi pasar di wilayahnya masing masing. Segera lakukan pemidanaan terhadap para penimbun dan pengoplos Elpiji 3 kg,” tegasnya.
Berdasarkan data yang diterimanya, kata Said, konsumsi Elpiji 3 kg memang mengalami peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan rata-rata volume kebutuhan periode 2019 sampai 2022 sebesar 4,34 persen. Setelah diterapkan sistem registrasi konsumen kenaikan konsumsi melambat sekitar 3,14 persen dari 2022 ke tahun 2023.
Ironisnya, pengguna Elpiji 3 kg dilaporkan belum sesuai, masih lebih banyak ke kelompok yang mampu daripada rumah tangga dengan sosial ekonomi terendah. Belum lagi ditambah dengan penyimpangan yang dilakukan sejumlah oknum, seperti mengoplosnya ke non-subsidi.
“Hal ini terjadi karena tabung Elpiji 3 kg diperjualbelikan bebas di pasaran bersamaan dengan non-subsidi dengan selisih harga yang jauh, sehingga mayoritas rumah tangga menggunakan Elpiji subsidi,” pungkas Said. (pun)
