RPJMD Tahun Pertama Khofifah Fokus Kurangi Kemiskinan Pedesaan dan Naikkan IPM

SabdaNews.com – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim tahun 2019-2024 di ruang paripurna DPRD Jatim, Kamis (14/3/2019).

Dalam sambutannya, Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menjelaskan bahwa tahun pertama RPJMD Jatim 2019-2024 akan fokus persoalan penurunan angka kemiskinan terutama di pedesaan dan peningkatan Indek Pembangunan Manuia (IPM).

Berdasarkan data yang ada, kata Khofifah, tingkat kemiskinan di Jatim saat ini tercatat sebesar 10,85 persen, dimana kemiskinan di pedesaan sebesar 15,2 persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 6,9 persen. Artinya, selama 5 tahun (2014-2019) terakhir penurunan kemiskinan pedesaan cenderung stagnan karena hanya turun 0,7 persen atau tak sampai 1 persen tapi di perkotaan turunnya signifikan.

“Awal Tahun 2014 angka kemiskinan pedesaaan di Jatim 15,92 persen dan tahun 2019 turun menjadi 15,2 persen jadi turun hanya 0,7 persen atau tak sampai 1 persen. Kami berharap pada akhir 2024 nanti bisa turun menjadi 10,85 sebab hitungan sementara sekarang masih 11,2 persen,” jelas Gubernur Khofifah.

Langkah yang akan ditempuh untuk menurunkan angka kemiskinan di pedesaaan, lanjut Khofifah pihaknya sudah menyiapkan opsi-opsi intervensi percepatan dan signifikansi kemiskinan di pedesaan. “Tapi untuk rinciannya jangan tanya sekarang, karena detail strategi belum kami sampaikan,” ungkap mantan Mensos RI ini.

Selain percepatan penurunan angka kemiskinan khususnya di pedesaan, dalam tahun pertama RPJMD Jatim juga akan fokus mendongkrak IPM Jatim. Alasannya, berdasarkan data BPS tahun 2017, IPM Jatim masuk ranking 15 dan terendah di Pulau Jawa.

Untuk itu, langkah yang akan dilakukan adalah memperbaiki kualitas SDM dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, dimana saat ini mencapai 7,34. Artinya masih banyak anak drop out saat SMP/MTs kelas dua semester satu. Ia berharap di tahun 2024 menjadi 9,3 atau SMA/MA kelas satu.

“Saya mohon ketika kita berbicara peningkatan SDM dan daya saing tidak mungkin kita tidak mendongkrak IPM. Untuk itu kami akan koordinasi dengan kab/kota agar menyasar kejar paket A dan B. Sedangkan untuk kejar paket C menjadi tanggungjawab provinsi sehingga bisa memenuhi wajar pendidikan 12 tahun atau minimal diatas rata-rata nasional,” beber Khofifah.

Di tambahkan, semua langkah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jatim agar terus berada di atas rata-rata nasional. Selain itu agar Jatim tetap menjadi daya tarik bagi investor. “Kita akan maksimalkan seluruh energi untuk menurunkan kemiskinan terutama di desa, mempersempit kesenjangan baik di perkotaan dan pedesaan, serta menaikkan IPM Jatim di atas rata-rata nasional seperti halnya pertumbuhan ekonomi saat ini, imbuhnya.

Terkait proses RPJMD ini, Gubernur Khofifah juga menyampaikan terimakasih atas percepatan proses yang dilakukan DPRD Provinsi Jatim termasuk pembentukan panitia khusus (Pansus). Sehingga setelah proses dari Kemendagri bisa langsung dilakukan penyusunan dan penetapan Raperda. Ini semua dilakukan paling lama enam bulan setelah gubernur dan wagub dilantik.

“Terimakasih kepada sembilan fraksi yang sudah menyampaikannya secara tertulis dan atas seluruh komitmen yang kita bangun. Kami siap berdiskusi untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan menaikkan IPM, pungkas Ketum PP Muslimat NU ini.(pun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *