SabdaNews.com – Setelah melalui serangkaian pembahasan yang cukup panjang, Raperda APBD Jatim 2024 akhirnya dapat disahkan setelah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Jatim dan seluruh anggota yang hadir dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan dan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Gubernur Jatim pada Rabu (15/11/2023).
Dalam laporan pendapat akhir fraksi,
juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Abdul Halim mengatakan bahwa Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi atas kenaikan target Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp.2,503 triliun dibanding proyeksi dalam Nota Keuangan Gubernur Jatim.
“Kami menyampaikan terima kasih atas laporan Badan Anggaran sekaligus apresiasi atas tercapainya kesepakatan dengan TAPD untuk menaikkan target Pendapatan Daerah dalam APBD sebesar Rp2,503,” ujar Abdul Halim.
Menurut pria yang juga ketua Komisi C DPRD Jatim, dalam nota keuangan gubernur proyeksi pendapatan daerah semula ditetapkan sebesar Rp28,914 triliun. Namun setelah dilakukan pembahasan dengan komisi komisi dan banggar DPRD Jatim terkait potensi pendapatan daerah akhirnya bisa dinaikkan menjadi Rp31,418 triliun.
Peningkatan pendapatan daerah, lanjut politikus asal Madura juga berimbas pada kenaikan belanja daerah pada APBD Jatim 2024 dari yang semula ditetapkan sebesar Rp 31,61 triliun menjadi sebesar Rp 33,265 triliun.
“Dengan demikian defisit anggaran daerah juga berubah menjadi sebesar Rp 1,864 triliun yang akan ditutup dengan Pembiayaan Daerah Netto,” kata Abdul Halim.
Kenaikan pendapatan dan belanja daerah itu, kata Halim untuk menopang tujuh prioritas pembangunan Provinsi Jatim yang telah diselaraskan dengan tema pembangunan dan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2024.
“Fraksi Partai Gerindra juga memberikan beberapa catatan penting, diantaranya adalah perlunya koordinasi dan arahan yang lebih intens kepada OPD-OPD dan pihak terkait agar target-target prioritas dan program yang digagas Gubernur Jatim dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan,” harapnya.
Secara khusus, pihaknya juga meminta agar ada pembenahan secara serius terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dari segi diversifikasi usaha untuk meminimalisir dampak perubahan kebijakan perpajakan dari Pemerintah Pusat yang berdampak pada penurunan PAD Pemprov Jatim pada tahun 2025 mendatang.
“Melalui forum rapat paripurna yang terhormat ini kami sampaikan bahwa Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Jatim 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda,” tambah Abdul Halim.
Senada, jubir Fraksi Partai Demokrat Reno Zulkarnaen menyatakan bahwa dari berbagai pandangan substantif dalam ruang lingkup legal – policy framework dan financial – management pihaknya dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD Jatim 2024 disahkan menjadi Perda Jatim.
“Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD Jatim 2024 disahkan menjadi Perda Jatim,” tegas pria yang juga sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim ini.
Masih di tempat yang sama, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambuatannya menyatakan rasa terima kasih kepada seluruh fraksi, komisi dan pimpinan DPRD Jatim atas kerjasama yang baik dalam pembahasan APBD Jatim 2024.
“Konsistensi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memastikan ketercapaian target pembangunan provinsi Jatim melalui kebijakan anggaran Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang meliputi ;
percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal.
Kemudian pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar publik pendukung pertumbuhan wilayah. Lalu pemenuhan kebutuhan sosial dasar, peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Khusus penanganan penurunan kemiskinan ekstrem, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Jatim bahwa kemiskinan ekstrem di Jatim turunnya serius sekali dan kita posisi di bawah kemiskinan ekstrem rata-rata nasional.
“Berdasarkan dirilis tanggal 9 November kemarin per Maret 2023 kemiskinan ekatrem di Jatim tercatat 0,82% sementara nasional 1,2%. Itu bentuk adalah kerja keras kita semua dan support dari pimbingan dan anggota DPRD Jatim,” tegas Khofifah.
Target berikutnya adalah kepedulian sosial dari pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi. “Produksi beras dari BPS InsyaAllah hasil panen kita di antara seluruh provinsi di Indonesia tertinghi. Terima kasih atas dukungan dan supportnya,” beber Khofifah.
Target selanjutnya adalah peningkatan kapasitas terhadap mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta optimalisasi menghadapi gangguan ketertiban umum. Serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Gubernur Khofifah adanya peningkatan belanja daerah tahun 2024 itu akan digunakan untuk penyesuaian kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan gaji ASN tahun depan.
Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Raperda APBD 2024, pihaknya telah menindaklanjuti laporan banggar DPRD Jatim yang telah disampaikan pada sidang paripurna 13 November lalu dengan melakukan penyesuaian anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami mengharapkan dengan adanya sinergi yang baik sehingga agar dapat membantu staf serta amanah kepada masyarakat Jatim dan semuanya mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim serta dalam upaya untuk mendukung optimis Jatim bangkit terus melaju,” pungkas Khofifah. (pun)
