SabdaNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur harus membuat terobosan dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait sistem zonasi yang masih sering dikeluhkan masyarakat.
Pernyataan ini diampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono usai menggelar reses II tahun 2026 DPRD Jatim di wilayah Baratajaya Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya pada Kamis (12/2/2026) malam.
Menurut politikus asal Partai Golkar, persoalan zonasi ini persoalan kalsik yang sering diadukan warga sampai saat ini. Pasalnya saat ini sebaran sekolah negeri khususnya tingkat SMA/SMK belum merata di setiap Kecamatan di Jatim umumnya, khususnya di Kota Surabaya.
Ironisnya sampai saat ini pun belum ada tindakan kongkrit pemerintah provinsi yang mengelola sekolah SMA/SMK negeri di Jatim, termasuk di Kota Surabaya .
“Jadi masalah pendidikan, khususnya di Surabaya ini hal yang klasik. Dari tahun ke tahun permasalahannya adalah zonasi pemenuhan sekolah untuk tiap-tiap kecamatan. Sehingga mereka yang kecamatannya tidak ada sekolah negeri kalah bersaing ketika sistem zonasi ini masih diberlakukan,” ujar Blegur.
“Nah, maka harus ada tindakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota untuk memikirkan tentang zonasi ini bersama-sama,” imbuhnya..
Blegur menjelaskan bahwa dengan kondisi semacam ini perlu ada terobosan-teroboson dari Pemprov khususnya Dinas Pendidikan Jatim untuk mengatasi persoalan ini. Keterbatasan lahan jangan menjadi alasan yang selalu dilontarkan bila persoalan ini ditanyakan.
Menurutnya, ada bebetapa opsi kalau pemerintah propinsi mau melakukan trobosan tersebut. Salah satunya membuka opsi kolaborasi dengan sekolah swasta apabila pembangunan sekolah negeri baru belum memungkinkan.
“Bagaimana caranya? Bisa menggunakan beasiswa atau program-program kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta. Sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan sekolah negeri,” papar Blegur.
Semangatnya, lanjut Blegur adalah mencerdaskan anak bangsa. Sehingga dengan kolaborasi semacam itu dengan sekolah swasta., maka zonasi pemenuhan sekolah negeri bisa teratasi.
“Mereka (masyarakat) ingin sekolah murah. Maka salah satu solusi, kolaborasi dengan swasta. Dengam begitu masyarakat miskin khususnya bisa sekolah dengan kwalitas sama dengan negeri dan biaya kecil tidak besar karena ditopang dana Penprov Jatim,” tegasnya
Sekertaris DPD Partai Golkar Jatim ini juga mengingatkan bahwa pemerataan dan optimalisasi pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi mendatang.
“Nah, kalau pendidikan bisa merata, bisa maksimal, maka akan dipastikan kualitas pendidikan dan kemampuan SDM generasi ke depan ini lebih baik. Memang harus dipersiapkan,” tegasnya.
Hal ini sangat penting untuk kesiapan menghadapi kompetisi sumber daya manusia di masa depan, termasuk dalam konteks posisi strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara sebagai penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Apalagi Jawa Timur mempersiapkan dengan adanya IKN. IKN dipredikasi tahun depan atau dua tahun lagi beroperasi. Maka kesiapan SDM di Jatim juga harus ada. Agar nanti kita tidak menjadi penonton disaat IKN sudah beroperasi. Dan kita siap seperti slogan Gubernur Khofifah Jatim Gerbang Baru Nusantara,” jelasnya.
Kata Blegur, posisi strategis Jawa Timur sangat memungkinkan untuk menarik investasi guna mendukung operasional IKN. Masuknya investasi, akan membuka lapangan pekerjaan dan berpotensi mengurangi pengangguran serta angka kemiskinan.
“Kalau orang sudah investasi di Jawa Timur untuk mensupport IKN, otomatis ini akan membuka lapangan pekerjaan. Maka kita harus siapkan SDM yang mumpuni,” harapnya
Untuk itu, Blegur kembali mengingatkan bahwa fondasi pendidikan harus diperkuat agar masyarakat Jawa Timur mampu bersaing dan memiliki daya saing.
“Kalau basicnya tidak kuat, yaitu pendidikan, masyarakat kita (Jawa Timur) akan kalah bersaing dengan masyarakat lain. Dan saya yakin Gubernur Khofifah tidak ingin kita kalah bersaing nantinya,” pun. (pun)
