SabdaNews.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim menggelar rapat bersama dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2024, di Bakorwil III Malang, Rabu (16/4/2025) kemarin.
Rapat kordinasi tersebut dipimpin Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2024 Abdul Halim.
“Jadi kami (Pansus) memanggil Kepala OPD dan Direktur BUMD untuk mengetahui permasalahan apa yang membuat dari 11 indeks kinerja utama (IKU) hanya 2 yang tidak tercapai. Yakni indeks theil dan indeks gini ratio. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana kinerja OPD Pemprov Jatim. Karena ini bukan kerja personal, tapi ini kerja bersama-sama sehingga tahun 2025 targetnya diharapkan bisa tercapai,” kata Halim.
Politikus asal Partai Gerindra ini mengaku banyak menemukan hal yang membuat 2 IKU tersebut tidak tercapai. Salah satunya adalah b8dang infrastruktur.
“Jadi OPD yang bergerak pada bidang infrastruktur seperti Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya dan Dinas PU SDA mengaku tahun kemarin karena keterbatasan anggaran,” kata pria asli Bangkalan Madura ini.
“Contoh untuk Dinas PU Bina Marga tahun kemarin hanya bisa membuat call center untuk penambalan jalan berlubang saja. Karena anggaran tidak cukup untuk peningkatan jalan. Kita dalami kondisi jalan di Jatim 40 persen usianya sudah tua. Karena pembangunan jalan standarnya harus 10 tahun. Nah tahun 2025 ini ada juga persoalan efisiensi anggaran, maka pada internal Pansus ini kami akan melakukan kajian untuk membuat rumusan yang targetnya 16 Mei mendatang bisa menjadi pedoman untuk digunakan Pemprov Jatim agar 2 indeks yang sebelumnya tidak mencapai target bisa tercapai,” dalihnyq..
Dari pantauan di lokasi, anggota Pansus lainnya, M Satib sempat menanyakan kepada Dinas PU Bina Marga Jatim terkait berapa persentase anggaran pekerjaan yang swakelola dengan yang dikerjakan pihak ketiga di era keterbatasan anggaran saat ini.
Selain itu politikus asal Jember ini juga menanyakan terkait berapa lama umur untuk jalan di Jatim.
“Karena kita lihat kok masih banyak jalan yang rusak. Ini apakah karena faktor beban kendaraan yang overload atau pekerjaannya yang kurang baik. Kami ingin ke depan melihat kondisi kualitas jalan di Jatim bener-benar bagus, gak banyak yang jebol seperti sekarang,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim.
Sementara itu Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Edy Tambeng Widjaja mengatakan anggaran swakelola dan dikerjakan pihak ketiga selalu berkaitan dengan pemeliharaan rutin jalan.
Menurutnya kondisi jalan di Jatim banyak yang sudah melewati umur. “Kondisi kemantapan jalan di Jatim sekitar 89 koma sekian persen. Jadi fokus kami hanya pemeliharaan agar tidak ada yang berlubang, kalau berlubang kita tambal. Karena anggaran tersebut hanya cukup untuk pemeliharaan saja,” pungkas Edy. (pun)
