BATU.SabdaNews.com – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur memulai evaluasi perdana dengan tensi tinggi di Balai Kota Batu, Rabu (17/12/2025). PT Jatim Graha Utama (JGU) menjadi BUMD pertama yang dikuliti kinerjanya, mulai dari ketidakteraturan administrasi hingga kegagalan menangkap peluang pasar internal yang memicu hilangnya potensi pendapatan daerah.
Ketua Pansus BUMD Jatim, dr. Agung Mulyono, secara tegas menolak paparan manajemen JGU yang dinilai hanya menyajikan narasi normatif tanpa dukungan data keuangan yang valid.
Menurutnya, tanpa potret laporan keuangan yang utuh, Pansus tidak bisa memberikan diagnosa yang tepat untuk perbaikan perusahaan.
”Tenaga ahli kami sudah membedah dokumen sejak semalam dan hasilnya: data tidak sinkron. Kami tidak bicara soal janji-janji ke depan, tapi soal real record. Tanpa data revenue dan profit yang transparan, kami tidak bisa mengeluarkan rekomendasi strategis,” tegas ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim.
Pansus memberikan deadline 48 jam bagi PT JGU untuk melengkapi laporan kinerja guna menghindari hambatan pada proses audit legislatif selanjutnya.
Memasuki ranah operasional, kritik tajam muncul terkait anak usaha PT JGU yang bergerak di sektor pengelolaan limbah B3. dr Agung menyoroti fenomena aneh di mana Rumah Sakit (RS) milik Pemprov Jatim justru lebih banyak menggunakan jasa vendor swasta ketimbang BUMD sendiri.
”Ini adalah anomali. RS Pemprov dan JGU adalah satu ekosistem. Mengapa rumah sakit kita sendiri tidak memilih BUMD? Apakah karena harga kita tidak kompetitif, pelayanan buruk, atau ada faktor lain?” selidik Agung.
Pansus menilai hal ini sebagai opportunity loss (kehilangan peluang) yang nyata. Seharusnya, dengan status BUMD, PT JGU memiliki captive market (pasar pasti) di lingkungan pemerintahan yang bisa dioptimalkan untuk memperkuat arus kas perusahaan.
Di pengujung rapat, Pansus menegaskan bahwa perbaikan administrasi dan operasional di PT JGU memiliki muara tunggal, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Pansus Nasih Aschol, menegaskan bahwa Pansus BUMD Jawa Timur dibentuk bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai mesin akselerasi ekonomi Jawa Timur.
“Tujuan akhirnya jelas, performa BUMD harus sehat agar revenue naik. Jika revenue naik, setoran PAD ke kas daerah otomatis meningkat. Ujungnya, uang tersebut kembali ke rakyat untuk pembangunan,” tandas politikus asal Partai NasDem.
Karena Direktur Utama PT JGU berhalangan hadir akibat sakit dan data belum memadai, rapat ditunda untuk pendalaman pada agenda berikutnya. Namun, pesan Pansus jelas: BUMD Jatim tidak boleh lagi dikelola seperti “kaset rusak” yang terus mengulang masalah klasik tanpa solusi konkret.
Pansus BUMD Jatim juga dihadiri Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan Wakil Ketua Sri Wahyuni ini mengancam akan melakukan pendalaman lebih agresif pada sesi berikutnya guna memastikan aset daerah benar-benar memberikan imbal hasil yang sepadan bagi rakyat Jatim.
Turut pula hadir sejumlah anggota Pansus BUMD Jatim, diantaranya Sri Untari Bisowarno, Jordan Batara Goa, Fuad Benardi (F-PDIP), Abdul Qodir (F-PKB), Erik Komala (F-PSI), Ahmad Iwan Zunaih (F-NasDem), Abdul Halim (F-Gerindra), Pranaya Yudha Mahardika dan Jairi Irawan (FPG). (pun)
