TUBAN.SabdaNews.com – Persoalan pertanian mulai dari masalah penanganan hama, kelangkaan pupuk subsidi serta pemanfaatan lahan daerah alian sungai (DAS) Bengawan Solo hingga pemberdayaan ekonomi kaum emak-emak petani menjadi persoalan yang paling banyak disampaikan warga Semanding Kabupaten Tuban kepada anggota DPRD Jatim Ony Setiawan saat menggelar reses III tahun 2025.
Politikus asal PDI Perjuangan yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban ini menggelar reses di beberapa titik. Diantaranya di Desa Sumberjo Kecamatan Malo dan Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani.
Menurut Ony, para petani di Bojonegoro sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Mereka meminta Pemprov untuk membantu penanggulangan hama tikus yang sedang menyerang lahan pertanian mereka.
“Hama Tikus menjadi permasalahan petani saat ini. Mereka meminta negara hadir untuk membantu mengatasi hama tikus, yang sangat mengganggu pertanian mereka,” ujarnya, Jumat (21/11/2025/).
Selain masalah hama tikus, para petani Bojonegoro, lanjut Ony juga meminta diberi bantuan pupuk SP 36 untuk proses pertumbuhan tanam, agar tanah menjadi gembur dan subur sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Alasannya, pupuk SP 36 tidak masuk dalam pupuk yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah sehingga petani kesulitan memenuhi kebutuhan upuk tersebut.
“Pupuk SP 36 harus menjadi bagian dari pupuk yang bersubsidi agar mudah dijangkau petani. Hal ini akan kita suarakan di DPRD Jatim. Sebab keberadaan pupuk SP 36 sangat diperlukan petani yang menggarap lahan tegalan seperti di Bojonegoro dan Tuban,” jelasnya.
“Selain itu para petani juga butuh bantuan alat pertanian (alsintan) untuk meningkatkan hasil produksi dan mengurangi kesulitan tenaga kerja saat musim tanam,” tambah Ony Setiawan.
Di sisi lain, warga yang tinggal di sekitas DAS Begawan Solo, lanjut Ony juga memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam, namun mereka belum bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena lahan yang mereka garap statusnya bukan milik pribadi.
“Memang ini terbentur aturan pusat. Mereka tidak bisa membeli pupuk bersubsidi karena terbentur lahan yang bukan lahan pribadi. Namun kita akan tetap memperjuangkan agar mereka bisa mendapatkan hak akan pupuk bersubsidi karena bisa membantu program ketahanan pangan,” dalihnya.
Sementara ibu-ibu petani di kawasan hutan, kata Ony juga meminta agar pemerintah bisa membantu pemberdayaan ekonomi, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian keluarga.
“Ini penting karena mereka tidak bisa hanya bergantung dari hasil pertanian. Sehingga untuk menopang perekonomian keluraga maka diperlukan pemasukan lain melalui pemberdayaan potensi ekonomi yang ada, yang dimiliki para ibu ibu petani,” ungkapnya.
Selain sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi, Oni juga diwaduli soal upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tuban, terutama di Desa Bejagung yang memiliki situs peninggalan sejarah, pada jaman kerajaan Majapahit dan para wali.
“Masyarakat berharap Desa Bejagung dapat dijadikan ikon wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Tuban. Disitu ada makan mbah Bejagung Lor dan Kidul,” pungkasnya. (pun)
