Sampaikan Aspirasi Ke PWNU Jatim, Berharap Jadi Gerakan Nasional
SabdaNews.com – Kendati Nahdlatul Ulama (NU) bukan organisasi politik, namun warga nahliyin seolah tak bisa lepas dari politik. Terlebih jelang Pilpres 2024, minimnya kader NU tulen dalam bursa kepemimpinan nasional memicu reaksi keprihatinan kader-kader NU di Jatim yang menjadi barometer NU di Indonesia.
Melalui wadah Nusa Bangsa (Nahdlatul Ulama Bersuara Untuk Bangsa) para pemuda dan warga nahdliyin di Jatim mengungkapkan rasa keprihatinan itu dengan menggelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi ke kantor PWNU Jatim pada Kamis (4/5/2023) siang.
Koordinator aksi, HRM Kholilur Rahman Abdullah Sahlawiy mengatakan, bahwa pihaknya prihatin karena NU yang memiliki anggota ratusan juta dan tersebar di seluruh wilayah Nusantara seolah tidak memiliki kader yang layak menjadi pemimpin bangsa baik menjadi Capres maupun Cawapres.
Ironisnya lagi, lanjut Ra Lilur sapaan akrabnya ada sejumlah oknum elit NU justru ingin mendorong kader naturalisasi NU menjadi Cawapres berpasangan dengan Capres yang sudah muncul ke publik dari kalangan nasionalis. Padahal kader NU tulen yang dinilai layak stoknya cukup banyak.
Ia mencontohkan, Menkopolhukam Mahfud MD, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Menag Gus Yaqut Cholil Qoumas, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Kemudian Prof Dr M Nuh, Prof Dr KH Said Agil Siraj, KH As’ad Ali, Prof Ali Maschan Moesa, Mbak Yenny Wahid dan masih banyak lagi.
“Bangsa ini dibangun dari dua kekuatan besar yakni kaum nasionalis dan nahdliyin (relegius). Jadi sudah sepatutnya, jika Capresnya dari kalangan nasionalis maka Cawapresnya dari kalangan Nahdliyin,” ungkap Ra Lilur.
Pihaknya juga menduga ada upaya sistematis dari pihak-pihak tertentu dan lembaga survey yang sengaja mendegradasi elektabilitas kader kader NU tulen dalam bursa Pilpres 2024 mendatang.
“Inilah aspirasi yang ingin kami sampaikan ke PWNU Jatim selaku orang tua kami. Gerakan ini mudah-mudahan menjadi bola salju diikuti kader nahdliyin yang ada di provinsi lain di Indonesia,” harap pria asal Situbondo yang menetap di Jakarta ini.
Senada, pembina Nusa Bangsa KH Iskandar Zulkarnaen menegaskan, bahwa NU bukan tim sepak bola sehingga tidak membutuhkan pemain naturalisasi. Selain itu NU juga bukan pasar modal yang perlu mendatangkan investor.
“Nusa Bangsa memulai aspirasi ini dari Jatim karena NU lahir dari Jatim yang didirikan oleh para kiai sepuh. Dan barang siapa yang di struktur PBNU hingga ke bawah ingin menjual NU dan agama maka tunggu saja kehancurannya, pasti kuwalat,” tegas kiai asal Banyuwangi.
Ia juga berharap pemimpin bangsa Indonesia kedepan dipimpin oleh seorang negarawan dan agamawan. “Indonesia harus dipimpin oleh negarawan dan agamawan. Jangan sampai dipimpin yang kompetensinya sepak bola,” dalih kiai Iskandar Zulkarnaen.
Warga nahdliyin, lanjut Kiai Iskandar menginginkan ada kader NU tulen yang ikut dalam kontestasi Pilpres mendatang. “Jangan sampai yang naturalisasi atau pendatang. Itu berbahaya,” tegasnya.
Sekedar diketahui bahwa warga Nahdlatul Ulama atau nahdliyin memiliki jumlah yang signifikan di Indonesia. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berafiliasi dengan ormas Nahdlatul Ulama (NU) mendominasi secara sosial dan politik.
Berdasarkan kajian Lembaga Survei Indonesia (LSI), 49,5 persen dari total 87,8 persen muslim di Indonesia menyatakan sebagai warga NU. Sementara survei Avara Research Consulting (ARC) menyebut 58,8 persen muslim di perkotaan adalah nahdliyin.
“Namun hari ini besarnya jumlah warga NU tidak berbanding linear dengan posisi politik NU dalam kancah politik nasional. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah nama yang mengerucut sebagai calon pemimpin nasional tidak ada yang merepresentasikan kader NU. Baik untuk RI 1 mau pun RI 2,” tambah Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy. (tis)
