SabdaNews.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim tengah fokus dalam mengawal pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus sesuai dengan ketentuan. Hal itu bertujuan supaya tata ruang turut membantu meminimalisir terjadinya bencana yang ada di wilayah Jatim.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait mengaku fraksinya di DPRD Jatim akan konsen bersama Fraksi Gerindra yang ada di Kabupaten/Kota di Jatim, khususnya wilayah rawan bencana untuk bisa mengantisipasi bahkan mencegah terjadinya bencana.
“Apalagi hari ini Jatim sedang membahas perda RTRW dan beberapa kabupaten juga melakukan hal yang sama,” kata politikus asal Jember saat dikonfirmasi Selasa (11/7/2023).
Alumnus Pasca Sarjana Unair ini juga akan berupaya mendorong dan melibatkan Fraksi Partai Gerindra di Kabupaten/Kota dalam menyikapi penanganan pasca bencana longsor, banjir maupun luapan lahar dingin erupsi Gunung sekaligus mencari solusi terbaik untuk meminimalisir dampak bencana.
“Masalah hutan gundul sebetulnya akibat kebijakan pemerintah. Dan sebetulnya bisa dijadikan menjadi kebijakan yang tidak tunggal tapi berkesinambungan. Seperti untuk pengentasan kemiskinan di wilayah perkebunan dan wilayah hutan,” terang Gus Fawait.
Ia optimis dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam mengentas kemiskinan juga bisa membantu percepatan reboisasi (penghijauan) hutan. “Pemberian bantuan bibit dan benih itu sekaligus bisa berkesinambungan dengan pengentasan kemiskinan,” dalih Gus Fawait.
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini mengaku mengetahui banyak masyarakat yang masih tinggal di daerah rawan bencana. Mereka juga perlu bantuan secara berkesinambungan khususnya menyangkut dengan kebijakan pendidikan dan pemberdayaan UMKM.
“Kadang mereka yang ada di daerah rawan bencana itu mata pencaharian mereka ada di sana. Nah, kalau kita bisa melakukan pembinaan UMKM, membuat pelatihan di dunia usaha tertentu kita juga bisa bikin mereka lebih berpendidikan,” harapnya.
Oleh karena itu Fraksi Gerindra dalam pembahasan P-APBD 2023 dan APBD 2024 mendatang, pihaknya akan lebih intens dan mendorong serta akan membuat kajian untuk dijadikan sebagai dasar kebijakan bagi pemprov Jatim dalam menangani daerah rawan bencana untuk membuat kebijakan yang sistematis dan terukur untuk meminimalisir terjadinya bencana.
“Mengatasi bencana itu ada yang bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ini harus betul-betul kita rumuskan di dalam sebuah kebijakan APBD, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jatim,” harap bendahara DPD Partai Gerindra Jatim ini.
Gus Fawait pun mengapresiasi Pemprov Jatim yang dinilai cepat dan tanggap di dalam menghadapi bencana di Lumajang kemarin. Menurutnya, bencana ini memang kejadian alam.
“Tetapi, kalau kita lebih bisa melihat lebih dalam lagi memang ada kejadian alam seperti gunung meletus itu saya fikir terjadi alami tidak bisa kita hindari. Bisanya hanya bagaimana meminimalisir korban dan pemulihan lebih cepat,” jelasnya.
Ia juga turut berduka atas kejadian bencana alam tersebut. Sebab pada lahar dingin Semeru kemarin mengakibatkan beberapa warga meninggal dan sebagian warga yang terpaksa mengungsi.
“Tentu kita juga doakan mudah-mudahan para korban diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. InsyaAllah mereka syahid sebab orang meninggal karena bencana itu salah satu tanda orang meninggal dengan syahid,” tegas Gus Fawait.
Untuk diketahui, hujan yang mengguyur kawasan sekitar Gunung Semeru membuat enam kecamatan di Lunajang terdampak bencana alam tanah longsor dan banjir lahar dingin pada Jumat (7/7/2023) lalu. Keenam kecamatan itu meliputi Pronojiwo, Tempursari, Candipuro, Pasirian, Tempeh, dan Pasrujambe. (pun)
