GRESIK.SabdaNews.com – Banyak daerah tengah berlomba-lomba menarik investasi baik dari Pemodal Asing (PMA) maupun Pemodal Dalam Negeri (PMDN) dengan harapan bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta mempercepat pembangunan.
Namun realitas di lapangan, tidak sedikit investasi yang masuk ke suatu daerah justru masyarakat setempat hanya menjadi penonton karena tenaga kerja yang direkrut justru sebagian besar dari luar daerah sehingga menimbulkan kecemburuan yang dapat memicu konflik sosial.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, MH Rofiq mengatakan bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi dan majunya pembangunan suatu daerah jika manfaatnya tidak dapat dinikmati dan mensejahterakan masyarakat. Tentu patut dipertanyakan keberpihakan pemerintah daerah setempat kepada masyarakatnya.
Hal itu terungkap saat anggota DPRD Jatim dari Dapil Lamongan-Gresik menggelar reses III tahun 2023 di Desa Katenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Senin (4/12/2023) malam.
Dalam kegiatan serap aspirasi yang menjadi salah satu kewajiban bagi anggota DPRD Jatim itu, politikus Partai Gerindra itu mendapat keluhan terkait sulitnya anak anak muda Panceng mendapatkan pekerjaan yang layak di Kabupaten Gresik sehingga sebagian dari mereka nekad merantau ke Malaysia.
Padahal banyak industri berdiri di Kota Santri Gresik. Bahkan megaproyek pabrik Smelter terbesar se Asia Tenggara juga tengah dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integreted Industrial Port and Estate (JIIPE). Namun ironisnya mayoritas pekerjanya berasal dari luar Gresik bahkan dari luar Jawa Timur.
“Kenapa pekerja proyek Smelter di JIIPE banyak yang berasal dari luar daerah. Padahal warga Gresik juga banyak yang bisa mengerjakan pekerjaan seperti itu dan mereka menganggur,” ujar Heri salah satu pemuda Desa Katenan.
Heri berharap proyek proyek di KEK JIIPE bisa menampung pekerja lokal sehingga warga Gresik tidak menganggur.
“Pekerja asal Gresik khususnya wilayah Panceng itu banyak pengalaman hingga ke negeri Jiran Malaysia, kalau hanya pekerjaan kontruksi,” dalihnya.
Senada, Arif menambahkan bahwa pemuda Katenan ingin dibantu permodalan untuk membuka usaha kelompok. Namun mereka masih memikirkan jenis usaha yang visibel itu apa. Mengingat, mayoritas mereka berasal dari keluarga petani dan peternak.
“Kami sudah punya pengalaman penggemukan kambing. Kendalanya, tidak punya pasar yang jelas sehingga kerap dipermainkan para tengkulak sehingga harga jatuh ketika waktu memanen,” kata Arif.
Begitu juga dengan penggemukan unggas dan ayam petelor. Kata Arif cenderung fluktuatif terutama ketergantungan pada biaya pakan. “Kalau harga pakan naik ya kita untung sedikit bahkan tak jarang malah merugi,” bebernya.
Di sisi lain, lanjut Arif para pemuda Katenan juga tengah membangun lapangan bola volly. “Kalau bisa dibantu anggaran biar tidak terlalu membebani anak anak karena ini sifatnya swadaya,” dalihnya.
Menanggapi aspirasi warga Desa Katenan, anggota Komisi D DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa KEK JIIPE itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun kearifan lokal harus diutamakan terutama tenaga kerja dari Gresik karena JIIPE itu dibangun di wilayah Gresik.
“Sekarang ini Smelter dalam proses pembangunan sehingga pekerja proyek kebanyakan berasal dari luar daerah karena sub kontraktor berasal dari luar daerah,” jelas Cak Rofiq sapaan akrabnya.
Yang paling penting, lanjut politikus asli Kediri saat Smelter di JIIPE itu beroperasi maka harus ada prioritas tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi lebih diutamakan. Mengingat sesuai rencana pabrik pengolahan biji tembaga dan emas itu akan menampung sekitar 60 ribu pekerja.
“Makanya Pemkab Gresik melalui Disnaker harus bisa mengawal janji akan mengutamakan warga Gresik untuk bekerja di PT Smelter dan industri lain yang ada di KEK JIIPE,” pinta MH Rofiq.
Di sisi lain, mulai sekarang masyarakat Gresik khususnya generasi muda yang berminat bekerja di JIIPE harus dipersiapkan skill yang dibutuhkan agar bisa diterima bekerja di industri yang ada di JIIPE.
“Kami yang ada di DPRD Jatim nantinya bisa menfasilitasi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan warga supaya bisa memiliki skill yang dibutuhkan industri yang ada di KEK JIIPE,” terang Cak Rofiq.
Sementara untuk pemberdayaan ekonomi anak anak muda, kata Cak Rofiq pihaknya tidak bisa menentukan jenis dan bentuk usahanya seperti apa karena dikhawatirkan tidak cocok sehingga nantinya berhenti di tengah jalan.
“Justru kalian yang harus menentukan jenis usaha bersamanya seperti apa agar nantinya bantuan modal bisa tepat sasaran dan kelangsungan usahanya bisa berjalan dengan baik. Kalau soal bantuan usaha itu saya bisa perjuangkan, asal usahanya visibel dan cocok dengan keinginan dan pengalaman kalian,” harap mantan ketua PW GP Ansor Jatim.
Ia juga menyanggupi membantu pembangunan lapangan bola volly. Namun realisasinya paling cepat pada Perubahan APBD 2024 jika masih ada jatah. Namun jika tidak maka baru bisa terealisasi pada tahun anggaran 2025 sehingga awal tahun nanti proposal harus disiapkan.
“Doakan saya mendapat amanah terpilih lagi pada Pileg 2024 mendatang. Tentunya dukungan dari warga Katenan juga sangat kami harapkan,” pungkas caleg DPRD Jatim dapil Lamongan Gresik dari Partai Gerindra ini. (pun)
