Merasa Ditipu, Pembeli Apartemen The Frontage Surabaya Mengadu ke DPRD Jatim

– PT TKGU juga belum bayar nilai kontrak ke PT PWU Jatim senilai 9,9 miliar

SabdaNews.com – Perwakilan 30 orang pembeli kondotel apartemen The Frontage Surabaya bersama kuasa hukumnya mengadu ke DPRD Jatim. Pasalnya, mereka dirugikan dan tertipu karena pembangunan megaproyek kerjasama PT Panca Wira Usaha (PWU) salah satu BUMD Jatim dengan PT Tri Karya Graha Utama (TKGU) selaku pihak pengembang swasta tak kunjung terealisasi.

Padahal sesuai kontrak jual beli, harusya akhir tahun 2018 lalu bangunan yang terdiri dari apartemen, kondotel dan perkantoran yang memiliki 33 lantai itu sudah berdiri, sehingga para pembeli sudah bisa menempati. Namun faktanya, lahan seluas 60×200 meter yang bersebelahan lokasinya dengan kampus Universitas Sunan Ampel Surabaya itu masih rata dengan tanah.

Perwakilan korban pembeli investasi gedung The Frontage Surabaya, Cris Lukman mengatakan bahwa pihaknya sengaja wadul ke DPRD Jatim karena berbagai upaya sudah dilakukan tapi PT TKGU selaku pihak pengembang selalu mangkir. Bahkan janji mengembalikan uang pembelian pada 20 September 2018 juga tak dipenuhi.

“Kami sudah mendatangi kantor pengelola gedung tersebut, untuk meminta uang investasi kami dikembalikan. Dan pihak PT Tri Karya Graha Utama janji akan membayar kembali seluruh uang customer paling lambat pada tanggal 20 September tahun 2018. Namun sampai saat ini belum dikembalikan, jadi kami minta difasilitasi,” jelas Cris Lukman dihadapan anggota Komisi C DPRD Jatim, Kamis (14/3/2019).

Menurut Cris, para customer tertarik membeli investasi gedung The Frontage Surabaya saat ada pameran di Jatim ekspo pada 2016. Pasalnya, PT TKGU berjanji ke Customer dengan investasi gedung The Frontage tersebut akan menguntungkan karena sertifikatnya apartemen tersebut stratatitle atau menjadi miliknya.

Janji dari pihak manejemen PT Tri Karya Graha Utama yang akan membangun pada akhir 2018 tapi sampai saat ini belum dibangun. akhirnya muncul komunitas korban the Frontage. Para korban terdiri dari lintas profesi, ada yang dari penegak hukum, polisi, dokter . dosen dan yang paling banyak berasal dari para pengusaha. “Karena iming-iming itu saya berani menaruh investasi sebesar Rp. 700 Juta,” kenangnya.

Melalui kuasa hukum, lanjut Cris para pembeli The Frontage juga melakukan pelaporan ke polisi untuk kasus penipuan investasi agar segera dikembalikan. Namun saat ini masih berproses tahap penyelidikan dan penyidikan. “Kami juga datang ke DPRD Jatim ini karena berharap permasalahan ini bisa diselesaikan melalui jalur politis karena menyangkut BUMD Jatim. Kami minta ke DPRD Jatim memanggil PT TKGU supaya mengembalikan investasi kami,” harapnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslachah berjanji akan menfasilitasi para customer yang sudah jelas dirugikan. “Dalam waktu dekat kami akan mengundang PT TKGU, PT PWU Jatim, Biro Perekonomian Jatim dan para customer supaya ada kejelasan tuntutan uang costomer dikembalikan,” kata politisi asal Fraksi PKB.

Diakui Anik, PT TKGU tergolong perusahaan yang nakal sehingga Pemprov Jatim juga ikut dirugikan dari kerjasama pembangunan The Frontage Surabaya. PT PWU Jatim salah satu BUMD Jatim menjadi korban karena harusnya sesuai perjanjian 30 hari setelah terbit HGB (Hak Guna Bangunan) dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) PT TKGU harus segera melunasi nilai kontrak kepada PT PWU Jatim pada tahun 2017 silam sebesar Rp.9,9 miliar.

Namun hingga sekarang nilai kontrak itu tak kunjung dibayar oleh PT Tri Karya Graha Utama. Padahal PT PWU Jatim juga sudah melayangkan surat somasi hingga 3 kali tapi tak ditanggapi dengan baik. Karena itu BUMD Jatim membawa persoalan ini ke ranah hukum. “Dalam perjanjian hukum ada dua opsi, pertama dikenakan denda 1 bulan sebesar 0,05 persen dan kedua dikenakan denda 1 bulan sebesar 0,5 persen,” beber politisi asli Sidoarjo ini.

Sementara itu, Dirut PT PWU Jatim, Erlangga Satriagung yang turut hadir mengatakan calon konsumen ini merasa membeli dan membayar ke PT Tri Karya Graha Utama. Namun pihak pengembang wanprestasi atau bermasalah dengan investasi tersebut. Kemudian PT TKGU ini sewa tanah secara BOT ke PT PWU. “Jadi kedatangan PT PWU ini mencari solusi terbaik untuk membantu korban investasi PT TKGU ke DPRD Jatim. Dan komisi C akan memanggil para pihak terkait dalam waktu dekat,” pungkasnya. (tis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *