SabdaNews.com – Kurangnya transparansi dan perencanaan program bisa menjadi kendala serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Jawa Timur. Karena itu perlu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan.
Hal itu dilontarkan Jubir Fraksi PKS, PBB dan Hanura DPRD Jatim Mathur Husyairi di rapat Paripurna DPRD Jatim tentang Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 yang juga dihadiri Pj Gubernur Adhy Karyono pada Senin (1/4/2024).
Mathur menyebut bahwa persoalan yang tidak pernah selesai adalah urusan kesejahteraan. Dimana, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dibilang Gubernur Khofifah ini berhasil menurunkan angka kemiskinan, perbandingannya dengan siapa. Kalau dibandingkan dengan periodenya Pakde Karwo itu gak benar. Justru periode Khofifah ini naik,” tegasnya.
Khofifah-Emil yang telah dikritik karena angka kemiskinan yang cenderung naik selama masa jabatannya, didesak untuk membandingkan pencapaian tersebut dengan periode kepemimpinan Gubernur Jatim sebelumnya.
Meskipun program-program seperti Jalin Matra dan Jalin Kesra dilaksanakan selama era sebelumnya, kejelasan dan efektivitas program-program saat ini menjadi sorotan.
“Lebih jauh, APBD di era Pakde Karwo hampir tiap tahun program pengentasan kemiskinan itu ada. Mulai dari Jalin Matra, Jalin Kesra. Nah setelah bu Khofifah ini kan gak jelas. Dia hanya punya Jatim Sejahtera,” ungkap polittikus asal Bangkalan Madura.
Kurangnya transparansi dalam data dan penggunaannya juga menjadi masalah. Menurut Mathur, dengan banyak pihak merasa tertutup dan tidak diberikan akses untuk menggali lebih dalam. Pihak-pihak terkait, termasuk DPRD Jatim menuntut kejelasan dalam perencanaan program dan pelaksanaannya.
“Yang aneh lagi, data ini terkesan tertutup. Tidak boleh digunakan pihak lain. Nah, pihak lain ini siapa, apakah DPRD Jatim ini pihak lain. Kita ini kan pemerintah daerah,” sindir Mathur Husyairi.
Ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggungjawab atas program-program kesejahteraan juga menjadi perhatian serius DPRD Jatim. Politisi PBB ini pun mengaku bingung mengenai peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan kurangnya database yang memadai untuk pendataan.
“Di LKPj ini kami akan dalami. Saya ingin tahu sebenarnya yang paling bertanggungjawab mengentas kemiskinan ini OPD mana. Dinas sosial kita tanya mereka jawab bukan, hanya menyerahkan bantuan. Mereka juga tidak punya database. Termasuk Sinta Gelis program andalannya Pak Wagub Emil Dardak,” dalih Mathur..
“Kalau datanya tidak benar, mau tepat sasaran gimana. Kenapa kesejahterannya tidak tercapai, ya perencanaannya tidak beres,” tambahnya.
Dalam menghadapi kritik ini, pemerintah diharapkan untuk meningkatkan transparansi, perencanaan yang lebih baik, dan memastikan penggunaan data yang akurat untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.
Sementara, Pj Gubernur Adhy Karyono menegaskan pihaknya akan menggelar rapat untuk menyiapkan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim.
“Kami akan rapatkan untuk menjawab fenomena terkait pandangan mereka (Fraksi-Fraksi). Sehingga kami bisa meyakinkan bahwa kinerja kami betul-betul memang valid,” pungkasnya. (pun)
