SUMENEP,SabdaNews,com — Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK), H. Safiudin, meminta panitia dan petugas mudik gratis agar lebih tegas dalam melakukan verifikasi tiket penumpang. Ia menekankan bahwa penumpang yang membawa tiket tidak sesuai dengan identitas KTP harus ditolak demi menjaga keadilan bagi masyarakat lain. Menurutnya, praktik pemborongan tiket melalui aplikasi oleh oknum tertentu sangat merugikan masyarakat, khususnya warga yang benar-benar membutuhkan fasilitas mudik gratis.
“Petugas harus menolak penumpang yang tiketnya tidak sesuai dengan KTP miliknya. Ini penting untuk mencegah praktik borong tiket melalui aplikasi,” ujar H. Safiudin.
Ia menjelaskan bahwa pemborongan tiket bukan hanya berpotensi dijual kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga menghalangi hak masyarakat lain yang ingin memanfaatkan program mudik gratis tersebut.
Karena itu, H. Safiudin mengusulkan agar tiket yang ditemukan tidak sesuai dengan identitas penumpang tidak hangus begitu saja. Menurutnya, tiket tersebut sebaiknya diumumkan kembali dan dikembalikan ke sistem aplikasi agar dapat diakses kembali oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Lebih baik tiket yang tidak sesuai itu diumumkan kembali dan dibuka lagi di aplikasi agar masyarakat lain bisa mengaksesnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa program mudik gratis merupakan bentuk subsidi dari pemerintah untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara adil dan transparan.
“Harus diingat, mudik gratis itu adalah subsidi negara. Jadi jangan sampai disalahgunakan oleh oknum yang hanya ingin mencari keuntungan,” tambahnya. KWK berharap dengan pengawasan yang ketat serta mekanisme pengembalian tiket ke aplikasi, program mudik gratis dapat berjalan lebih tertib dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. (Tim/Red)
