Home KESRAKomisi E DPRD Jatim Soroti Sejumlah SPPG yang Berhenti Beroperasi Akibat Kehabisan Modal

Komisi E DPRD Jatim Soroti Sejumlah SPPG yang Berhenti Beroperasi Akibat Kehabisan Modal

by sabda news

SabdaNews.com  – Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur terpaksa menghentikan operasi akibat kehabisan modal dan keterlambatan pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN), nampaknya menjadi perhatian serius Komisi E DPRD Jawa Timur.

Kasus terbaru, SPPG yang berhenti beroperasi sejak 2 Februari lalu, berada di Wates Kota Mojokerto. Sebelumnya juga ada beberapa SPPG di Jawa Timur yang berhenti beroperasi karena kasus serupa.

Menanggapi hal tersebut, ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno menyarankan agar pemilik SPPG membawa Surat Perintah Kerja (SPK) dari ke perbankan untuk dasar mengajukan pinjaman (kredit) permodalan.

“Saya yakin dengan membawa SPK, perbankan pasti mau memberikan pinjaman modal karena SPPG itu bisnisnya sangat jelas,” terang politikus asal PDI Perjuangan, Kamis (5/2/2026).

Menurut Sri Untari, pemilik SPPG harus kreatif dan bisa menghitung kebutuhan bisnisnya dengan baik, sehingga tidak sampai berhenti beroperasi di tengah jalan akibat kehabisan modal.

“Kalau sampai berhenti beroperasi di tengah jalan, khan kasihan para penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi terhenti jatahnya. Ini akan menjadi perhatian kami karena kasusnya hampir merata di berbagai daerah,” ungkap perempuan asal Malang ini.

Senada, anggota Komisi E lainnya, Rasiyo mengaku sudah mendapat informasi terkait beberapa SPPG yang berhenti beroperasi di Jatim sejak bulan lalu.

“Tentu kami sangat menyayangkan kalau sampai ada SPPG berhenti beroperasi. BGN perlu berkordinasi dengan Bank Himbara agar pemilik SPPG diberikan kemudahan untuk kredit permodalan,” jelasnya.

Politikus asal Partai Demokrat itu akan mengusulkan ke pimpinan Komisi E DPRD Jatim untuk mengagendakan audensi dengan pemilik SPPG agar kejadian serupa tak terulang lagi di kemudian hari.

“MBG ini program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, jadi kalau ada persoalan di tengah jalan, tentu pemerintah daerah juga harus berusaha mencarikan solusi. Apalagi sebagian dana BOS itu juga dialokasikan untuk MBG,” pungkas Rasiyo. (pun)

You may also like

Leave a Comment