Komisi B DPRD Jatim Siap Fasilitasi Petani Garam

– Produk melimpah tak terserap PT Garam

SabdaNews.com – Komisi bidang perekonomian DPRD Jatim mengaku prihatin karena masih banyaknya petani garam di sejumlah daerah di Jatim yang mengeluh karena produksi garam mereka tidak terserap oleh PT Garam. Ironisnya lagi, pemerintah justru memilih import dari pada meningkatkan kualitas produksi garam petani agar bisa memenuhi standar yang dibutuhkan industri.

“Kondisi yang sudah berlangsung puluhan tahun ini harus segera diakhiri. Pemerintah daerah bersama petani garam dan industri garam nasional harus duduk bersama mencarikan solusi yang terbaik. Apapun alasannya, jangan sampai rakyat dibiarkan menghadapi persoalan garam sendirian,” ujar Nur Sucipto anggota Komisi B DPRD Jatim saat dikonfirmasi Minggu (14/4/2019).

Menurut politisi asal Partai Gerindra, produksi garam nasional sepanjang tahun 2018 mencapai 2,9 juta ton. Namun yang terserap hanya sebanyak 1,6 juta ton sehingga masih ada 1,3 juta ton yang tak terserap lantaran kualitasnya dianggap tak memenuhi kebutuhan industri.

“Alasan kualitas garam seperti kadar NaCL terlalu rendah atau terlalu tinggi itu harusnya bukan menjadi alasan PT Garam tak mau menyerap garam petani. Dengan teknologi yang memadai, saya kira hal itu bukan menjadi persoalan yang serius,” dalih Nur Sucipto.

Disisi lain, pemerintah juga memiliki tanggungjawab mewujudkan swasembada garam dengan membantu petani garam supaya kualitas produksinya bisa meningkat, baik dengan memberikan bantuan peralatan, pendampingan alih teknologi pertanian dan lain sebagainya sehingga import bisa diminimalisir.

“Kadar NaCL bisa dinaikkan dengan melalui proses pencucian yang bagus, memperbaiki proses pengeringan dan menjaga kualitas air laut. Kualitas garam petani yang masih rendah ini harus menjadi perhatian bersama agar jangan sampai petani garam dirugikan untuk kehidupan mereka,” harap Caleg DPD Jatim dapil Pacitan, Trengalek, Tulungagung dan Ngawi ini.

Komisi B dalam waktu dekat akan segera mengambil langkah-langkah untuk membantu keluhan petani garam supaya mendapatka solusi terbaik. Paling tidak PT Garam bisa melakukan intervensi untuk mengambil sebagian stok garam petani ini. “Kita akan panggil PT Garam untuk duduk bersama difasilitasi DPRD Jatim bersama stake holder terkait,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa menjadi pintu masuk kebangkitan petani garam rakyat. Pasalnya, harapan tersebut diinginkan agar kejayaan produksi garam di Pulau Madura, khususnya di wilayah Kalianget, Kabupaten Sumenep beberapa tahun yang lalu dapat kembali naik.

“Tetesan KUR dan teknologi tepat guna sangat dinantikan oleh petani garam,” ungkapnya saat memberikan sambutan pada Penyaluran KUR Garam Rakyat, di Lapangan Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Sabtu (13/4/2019) lalu.

Gubernur Khofifah menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor, sehingga kejayaan tersebut sempat menurun walaupun saat ini Kabupaten Sumenep dan Sampang masih sebagai daerah produksi garam terbanyak di Indonesia.

Di Jatim sendiri terdapat 13 kabupaten/kota yang mempunyai lahan produksi garam cukup luas, diantaranya Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, Kota Surabaya, Probolinggo. “Saat ini sangat diperlukan pemetaan daerah penghasil garam sehingga menjadi potensi unggulan daerah, dengan menggunakan teknologi tepat guna,” ungkap Khofifah.

Selain itu diperlukan juga agar para pengepul garam menentukan standar harga agar harga tetap terjaga dan tidak turun pada waktu-waktu tertentu.

Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyampaikan kepada Menko Bidang Perekonomian RI Dr. Darmin Nasution agar ada kerjasama antara Kemenko Bidang Perekonomian, Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), Perguruan Tinggi atau akademisi dengan harapan kebijakan yang tercipta akan menjadikan sentra-sentra penghasil garam menjadi berlian-berlian laut yang mengungkit kesejahteraan masyarakat garam.

“Mudah-mudahan usaha-usaha yang dilakukan termasuk penyaluran KUR mampu membangkitkan kesejahteraan petani garam,” pungkasnya penuh harap.

Sementara itu Menko Bidang Perekonomian RI Dr. Darmin Nasution pada kesempatan itu menjelaskan bahwa pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki kebijakan untuk penyaluran KUR demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Usaha yang dilakukan antara lain yang dulunya petani garam tidak termasuk penerima KUR karena termasuk usaha galian C, tetapi akhirnya dengan kebijakan yang baru mereka bisa mendapatkan kucuran KUR.

Usaha lainnya adalah seluruh pelaku usaha bisa mendapatkan kucuran KUR tanpa melihat jenis usahanya, tanpa agunan dan dengan bunga yang sangat rendah. Saat ini bunga 7 persen/tahun. Yang lebih menyenangkan adalah angsuran kredit dapat dibayarkan setelah masa panen tiba.

“Pembiayaan usaha tidak mudah diatasi apabila pembiayaan usaha dari uang sendiri,” ungkapnya. KUR merupakan kredit dengan angka menunggak pembayaran paling kecil dari kredit yang diluncurkan oleh pemerintah.

Dijelaskan pula pada kesempatan itu, bahwa selama ini garam yang diimport oleh pemerintah adalah garam yang diperlukan untuk produksi industri kaca, atau lensa kacamata. Karena garam yang diproduksi rakyat kualitasnya belum sesuai dengan standar yang diperlukan untuk keperluan industri. “Pemerintah sangat menginginkan harga garam stabil disetiap waktu,” harapnya.

Salah satu yang harus dilakukan menurutnya, dengan membuat gudang walaupun pembuatan itu tidak mudah, sehingga bisa menyimpan produksi yang berlimpah, dan dijual dengan harga yang stabil.

Selain itu untuk tingkatkan kualitas sesuai dengan SNI dan kuantitas produksi garam diharapkan para petani menggunakan teknik geomembran, yaitu dengan memperbaiki kondisi lahan dari tradisional menjadi semi intensif, dan melapisi tanah dengan terpal plastik.

Sebelum mengakhiri sambutannya Menko Darmin Nasution menginginkan dengan dikucurkannya KUR untuk petani garam, pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat dipercepat. (pun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *