SabdaNews.com – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mengevaluasi satu tahun kepemimpinan periode kedua pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak selama memimpin Provinsi Jawa Timur. Fraksi PKB menilai kinerja Pemprov Jatim masih jauh dari kata memuaskan. Bahkan jika diukur secara angka, capaian kinerjanya masih di bawah 50 persen.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Abdul Qodir menyampaikan, penilaian tersebut salah satunya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim. Menurutnya, RPJMD merupakan tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Politikus asal Gresik itu menegaskan, jika mengacu pada RPJMD dan melihat sejumlah capaian program yang dilaksanakan, sebagian mengalami penurunan. Oleh karena itu, satu tahun pemerintahan Khofifah-Emil dapat dikategorikan dalam situasi buruk, bahkan mendekati kegagalan.
“RPJMD ini breakdown dari visi misi kepala daerah terpilih. Kalau ukuran di RPJMD nya tidak tercapai, ada beberapa urusan-urusan yang justru mengalami penurunan, ya berarti gagal kan, artinya dalam satu tahun ini nilainya sangat buruk,” dalih Abdul Qodir saat dikonfirmasi, Kamis (19/2/2026).
Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah turunnya peringkat layanan publik Jatim secara nasional.
“Peringkat layanan publik di Jatim secara nasional menempati peringkat 12 atau 11. Sekarang turun lagi menjadi peringkat 14 nasional terkait dengan layanan publik kita,” bebernya.
Selain layanan publik, Fraksi PKB juga menyoroti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim yang dinilai masih tinggi. Abdul Qodir menyebut, pada 2024 TPT Jatim berada di angka 4,19 persen. Namun setelah satu tahun kepemimpinan periode kedua Khofifah-Emil, penurunannya dinilai tidak signifikan.
“Tapi di tahun 2025 ini stagnan, tidak ada penurunan angka pengangguran kita. Berarti kerja, stimulus kaitannya dengan pengangguran tidak berjalan dengan baik,” jelasnya.
“Setahun lebih bekerja gubernur, sesuai janjinya belum bisa menurunkan angka itu sesuai target yang ada di RPJMD, terkait pengangguran,” imbuhnya.
Ia menyebut, penyumbang terbesar TPT Jatim berasal dari lulusan sekolah andalan Pemprov Jatim saat ini yakni SMK. Dikatakannya SMK masih konsisten menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran terbuka.
Menurut Abdul Qodir, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan belum mampu merekonstruksi sistem pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri.
“Akibatnya lulusan SMK tidak bisa diserap oleh industri kita. Karena apa? Karena sistem pendidikannya tidak segera dilakukan penyesuaian atau direkontruksi ulang untuk mendekatkan antara pola dan pola pendidikan dengan kebutuhan industri, sehingga menjadu pengangguran,” pungkasnya. (pun)
