SabdaNews.com – Wakil ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur Amar Saifuddin mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai. Pasalnya, meski baru beberapa bulan menjabat, permasalahan SMA/SMK di Jawa Timur mulai bermunculan.
“Mulai urusan pungutan seragam sekolah hingga sekarang ada pungli di sejumlah sekolah yang mengatasnamakan komite ataupun langsung kepada wali murid. Ini jelas tidak bisa dibiarkan. Mengingat urusan pendidikan itu urusan publik yang menyangkut kesejahteraan. Rupanya, sosok saudara Aries ini lebih enjoy jadi Pj walikota Batu daripada kepala dinas pendidikan Jawa Timur,” terang Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).
Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjabat sebagai kepala dinas pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewae menjabat sebagai kepala BPSDM Jawa Timur sekaligus Pj Wali Kota Batu.
Lebih jauh politikis asal Lamongaj ini mengaku telah mencermati berbagai permasalahan yang muncul di sektor pendidikan Jatim sejak dilantiknya kepala dinas pendidikan yang baru, mulai dari permasalahan ‘pengadaan seragam sekolah yang tidak sesuai dengan aturan dan mahal.
“Akhir-akhir ini muncul persoalan baru yakni maraknya pungutan 2 sekolah yang ada di SMK Negeri dan SMA Negeri. Kiranya Gubernur Jawa Timur perlu mengevaluasi posisi Jabatan Kepala Dinas Pendidikan yang saat ini di jabat oleh Aries Agung Paewai, karena yang bersangkutan saat ini juga merangkap Pj Wali Kota Batu,” kata Amar.
Menurut dia, urusan Pendidikan adalah urusan wajib. Artinya urusan yang sangat utama atau strategis didalam pemerintahan sehingga harusnya dipimpin oleh Pejabat yang punya waktu penuh sehingga tidak bisa dijabat dengan setengah waktu
“Oleh karenanya Pejabat yang bersangkutan harus memilih atau melepaskan satu jabatan yang sekarang sedang diemban, tetap menjadi Pj Wali kota Batu atau Kepala Dinas Pendidikan Jatim,” sinidr mantan Wabup Lamongan ini.
Hal senada juga diungkap ketua fraksi PKS DPRD Jawa Timur Dwi Hari Cahyono. Menurutnya sudah masuk kepada dirinya, sejumlah ketidakberesan di Malang Raya dalam tata kelola SMK Negeri dan SMA Negeri.
“Ada macam-macam dan yang paling dikeluhkan itu pungutan liar,” beber calg DPR RI Dapil Malang Raya ini.
Politikus asal Malang ini mengaku setuju agar Gubernur Khofifah Indar Parawansa melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala dinas pendidikan Jawa Timur.
“Harusnya ditunjuk pejabat yang tidak rangkap jabatan. Kalau ada rangkap jabatan bisa amburadul kinerjanya seperti ini,” kritik Dwi Hari Cahyono.
Ia bahkan melihat sosok Aris Agung Paewai lebih menikmati jabatannya sebagai Pj wali kota Batu daripada jabatan definitifnya sebagai kepala dinas pendidikan Jatim.
“Biar dia selesaikan dulu Pj nya, dan baru diberi jabatan kepala dinas. Jangan rangkap jabatan sehingga pekerjaannya di dinas terbengkalai,” jelas anggota Komisi E DPRD Jatim ini. (pun)
