SabdaNews.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menjalin audiensi dan kolaborasi dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, M Musyafak, di ruang VIP DPRD Jawa Timur, Kamis (21/8/2025). Pertemuan ini membahas penguatan sinergi dalam pembentukan perda, penegakan hukum, hingga penyelarasan aspirasi masyarakat dengan kebijakan hukum.
Ketua DPRD Jatim, M Musyafak menyampaikan bahwa DPRD kerap menerima aspirasi langsung dari masyarakat, termasuk melalui demonstrasi terkait pembahasan RKUHAP.
“Kami sudah mengumpulkan sejumlah tuntutan masyarakat yang akan disampaikan ke Kementerian Hukum. Namun sering kali perda yang kami buat tidak memiliki aturan lebih tinggi yang memayungi, misalnya perda terkait judi online dan pinjaman online. Ke depan kami berharap Kanwil Kemenkum bisa lebih menyerap aspirasi dari bawah,” ujar politikus asal PKB.
Musyafak juga menekankan perlunya komunikasi yang lebih baik dalam strategi penegakan perda di lapangan, serta menyatakan kesiapannya untuk bersinergi bersama Kanwil Kemenkum Jatim sejak tahap perencanaan, harmonisasi, hingga finalisasi produk hukum daerah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menyoroti rendahnya kepatuhan DPRD dan Pemda dalam mempublikasikan produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
“Saat BPK melakukan audit dan menanyakan dasar hukum, sering kali dokumennya tidak bisa diakses. Hal ini tentu berpengaruh pada akuntabilitas kinerja,” tegas Haris.
Ia juga menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Jatim untuk mendekatkan pelayanan harmonisasi produk hukum melalui lima Bakorwil di Jatim.
Selain itu, Haris memaparkan program penguatan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif melalui pengembangan paralegal desa, peacemaker, serta pos bantuan hukum (Posbakum).
“Banyak persoalan masyarakat bisa diselesaikan di level desa dengan pendekatan restoratif,” tambahnya.
Pertemuan ini dihadiri jajaran pimpinan DPRD Jatim dan pejabat Kanwil Kemenkum Jatim, termasuk Kadiv Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko serta tim perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh, dan BSK. (pun)
