SabdaNews.com – DPW PKB Jawa Timur menggelar musyawarah kerja wilayah (Muskerwil) dirangkai pengukuhan pengurus DPW PKB Jawa Timur masa bakti 2026-2031 serta orientasi politik bagi pengurus baru guna memenuhi target-target politik yang sudah dicanangkan oleh DPP PKB.
Kegiatan yang berlangsung di Whize Luxe Hotel Spazio Surabaya, pada Sabtu (14/2/2026) itu juga dihadiri pengurus DPC PKB kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur serta waketum DPP PKB Hanif Dzakhiri yang ditunjuk mewakili Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar.
Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar disela acara mengatakan bahwa pengurus PKB Jawa Timur yang baru dikukuhkan didominasi anak-anak muda. Alasannya, PKB siap menyongsong pemilu mendatang dimana pemilihnya 60 persen lebih merupakan pemilih dari generasi milenial, Gen Z dan Alpa.
“Kami juga menyesuaikan makanya sekretaris DPW dijabat Mutzamudz Dzikri dan bendahara DPW dijabat sahabat Umum. Di posisi yang lain juga banyak diisi anak-anak muda supaya mendinamisir partai lebih greg lebih sip lagi supaya tantangan ke depan yang dihadapi PKB bisa ditangani dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Lebih jauh Gus Halim sapaan akrabnya menjelaskan bahwa langkah langkah dan strategi khusus PKB menghadapi pemilu kedepan sudah disiapkan dengan baik. Hanya saja tidak bisa dipublish secara terbuka karena itu menjadi rahasia masing-masing parpol. Mengingat, semua parpol peserta pemilu pasti ingin menjadi pemenang.
Selain mempertahankan kemenangan pileg di Jatim, apakah PKB juga menargetkan kursi Jatim 1 atau gubernur pada Pilgub Jatim mendatang? Dengan lugas mantan Menteri Desa itu menyatakan bahwa kursi Jatim 1 bukan hanya diinginkan PKB tetapi juga semua parpol yang memiliki kursi di DPRD Jatim.
“Apalagi nanti kebijakan sudah diambil terkait pemilihan gubernur oleh DPRD, pasti banyak yang berminat karena itu lebih akuntabel dibanding dipilih oleh rakyat langsung. Apalagi provinsi itu tidak memiliki wilayah, sehingga sangat layak kalau gubernur dipilih oleh DPRD,” tegas mantan ketua DPRD Jatim ini.
Sementara itu wakil ketua umum DPP PKB Hanif Dzakhiri saat membacakan sambutan ketua umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa politik PKB harus naik kelas atau harus mengalami semacam level up. Artinya, dari yang hanya sekedar menjalani aktivitas kemudian menghadirkan solusi. Dari sekedar mencaci menjadi kerja nyata. Dari sekedar kontestasi bergeser menjadi penegasan kepemimpinan.
“Partai politik harus naik kelas, bukan reaktif tapi visioner. Naik kelas cara kerjanya tidak seremonial tapi berdampak. Naik kelas kualitas kadernya tidak hanya populer tapi kompeten dan berintegritas. Naik kelas keperpihakannya tidak normatif tapi nyata nyata dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dan yang tak kalah penting, lanjut Hanif Dzakhiri para politisi dan pemimpin PKB juga harus naik kelas. Artinya, politisi PKB bukan hanya pandai berbicara tapi harus mampu bekerja dan menyelesaikan masalah. Politisi tidak cukup hadir saat pemilu tapi harus hadir saat rakyat membutuhkan. Politisi tidak cukup hanya mengejar jabatan tapi harus siap untuk ikut memikul tanggungjawab.
“Yang membedakan antara politisi dan pemimpin adalah, kalau politisi hanya memikirkan kontestasi, hanya memikirkan bagaimana caranya memenangkan pemilu. Tapi kalau pemimpin, dia bertanggungjawab bagaimanamemikirkan rakyat itu hidup lebih baik dan lebih sejahtera,” ungkap pria asal Jateng ini.
Pemimpin yang baik, kata Hanif selanjutnya akan naik menjadi negarawan sehingga dia senantiasa memikirkan generasi berikutnya dan masa depan. Oleh karena itu, Ketum DPP PKB Gus Muhaimin mengintruksikan bahwa PKB harus naik kelas sehingga PKB bukan hanya menjadi peserta pemilu tapi PKB juga harus menjadi penggerak perubahan. PKB bukan hanya hadir saat kampanye pemilu tapi PKB senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat.
“Inilah tugas kita sebagai politisi-politisi PKB. Apa yang ditegaskan oleh ketua umum itu pada dasarnya adalan jalan bagi kita untuk naik kelas sebagai politisi, naik kelas menjadi pemimpin dan naik kelas menjadi negarawan. Kita tidak hanya siap memenangkan pemilu tapi juga siap untuk mengelola negara dengan penuh tanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan keadilan bagi rakyat,” tegasnya.
Naik kelas itu diperlukan PKB karena masa depan partai tidak ditentukan oleh seberapa sering kita berbicara tapi oleh seberapa besar kita dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat/rakyat apa yang kita bagikan. Oleh karena itu, mantan Menakertrans ini mengajak politisi PKB untuk jujur dengan realitas, bahwa rakyat hari ini sudah berubah karena tidak memilih hanya karena pendekatan atau identitas. Tapi mereka memilih karena merasa diperhatikan, dibantu dan diperjuangkan.
“Siapa yang hadir saat rakyat susah, dialah yang akan dipercaya. Siapa yang membantu kehidupan mereka, dialah yang akan diberikan dukungan. Disitulah politisi PKB harus berbeda,” dalih Hanif.
Ditambahkan Hanif, Ketum DPP PKB menegaskan perlunya empat hal. Pertama, politik kehadiran yakni kader PKB selalu ada di tengah-tengah masyarakat, dan menyelesaikan persoalan persoalan nyata di tengah masyarakat. Dengan politik kehadiran itu maka lahirlah kepercayaan. Dan dari kepercayaan maka lahirlah kekuatan politik.
“Rakyat sudah paham bahwa yang datang lima tahun sekali itu namanya tamu. Sedangkan yang datang setiap waktu itu namanya keluarga. Dan biasanya yang dipilih rakyat itu adalah keluarga,” jelas Hanif.
Kedua, politik pelayanan. Artinya, kerja politiknya langsung bisa dirasakan masyarakat. “Rakyat tidak butuh janji besar tapi mereka ingin hidupnya dimudahkan, jangan malah dipersulit sebagaimana demokrasi pemerintahan pada umumnya,” kata Hanif.
Ketiga adalah politik keteladanan. Mengingat, kondisi rakyat saat ini sangat sensitif atau baperan, maka jika ada satu kader PKB yang berbuat salah, maka yang salahkan adalah semua. Sebaliknya jika ada kader yang hebat, maka partai belum tentu dapat berkahnya. Oleh karena itu semua kader PKB harus bisa menjadi contoh, santun, jujur, tidak arogan dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
“Kepercayaan itu seperti udara, tidak terlihat tapi sangat menentukan hidup matinya sebuah parpol,” kata Hanif mengibaratkan.
Terakhir atau keempat adalah politik kepemimpinan. Artinya, kader PKB tidak boleh hanya menjadi pengikut (follower) tapi kita harus siap memimpin baik dengan gagasan politik, kebijakan pemerintah maupun gerakan di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bergerak (kerja) di tiga bidang sekaligus, yaitu di tengah tengah rakyat, di dalam organisasi dan di ruang publik.
“Jadi kerja rakyat artinya penguatan basis secara terstruktur dan berkelanjutan. Setiap desa ada jejaring, setiap komunitas ada penghubung, setiap kesalahan rakyat ada yang memantau dan menindaklanjuti. Kita harus punya peta wilayah, ahu mana kantong suara, tahu mana wilayah lemah, tahu siapa tokoh penggeraknya, na tahu persoalan utama yang dihadapi masyarakat setempat. Kerja rakyat bukan sporadis tetapi sistematis dan terus menerus,” beber Hanif.
“Kerja organisasi artinya struktur harus lengkap sampai di bawah, harus hidup dan bergerak terus. DPW dan DPC itu bukan sekretariat tapi mesin gerakan, karenanya harus terus bergerak dan berkreasi serta terukur kerjanya. Ada target, ada pembagian tugas dan evaluasi. Setiap pengurus harus jelas perannya. Struktur lengkap tapi tidak bergerak, itu bukan organisasi. Itu namanya katalog, ada papan nama tapi tidak ada aktivitas, ini yang harus kita akhiri,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pengurus PKB di Jatim agar tidak melupakan kerja udara yang berkaitan dengan opini publik. Mengingat, politik hari ini tidak hanya terjadi di lapangan, tapi juga di media, percapakan publik, dan persepsi masyarakat. Bahkan apa yang orang lihat di ponsel seringkali lebih mempengaruhi pilihan politik dibanding apa yang kita lakukan di lapangan.
“Siapa yang menguasai narasi, dia akan kuasai opini. Siapa yang kuasai opini, dialah yang kuasai arah politik. Dan itulah tantangan PKB kedepan, bagaimana agar memastikan PKB memimpin soal politik Indonesia ini kedepan,” jelas Hanif
Oleh karena itu, setiap kader PKB harus belajar komunikasi publik aktif di media sosial, menjelaskan kerja partai, melawan fitnah dengan fakta, jangan alergi teknologi, jangan merasa cukup kerja diam-diam sebab dunia sudah berubah dari dulu dibandingkan sekarang.
“PKB tidak hanya ikut kontestasi tapi kemana Jawa Timur mau dibawa, kemana kabupaten mau dibawa, PKB harus ikut menentukan. Pemimpin itu bukan soal paling keras suaranya tapi yang paling jelas akadnya dan yang paling berani mengambil tanggungjawab,” pungkas Hanif Dzakhiri. (pun)
