Sosialisasi penggunaan pupuk organik perlu dimaksimalkan dengan libatkan Perguruan Tinggi
GRESIK.SabdaNews.com – Anak ayam mati di lumbung padi. Itulah ungkapan yang sepadan untuk mengggambarkan nasib para petani di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Pasalnya, Kabupaten Gresik yang dikenal memiliki pabrik pupuk petrokimia Indonesia namun masyarakat petani setempat justru kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.
Kondisi tersebut terungkap saat Anggota DPRD Jatim dapil Gresik – Lamongan H Samwil SH, SIp menggelar reses II tahun 2023 dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Desa Bukit Bambe dan Desa Petekan Kecamatan Driyorejo pada Rabu (12/7/2023).
Sholihin warga Bukit Bambe di hadapan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim mengaku banyak kelompok tani yang khawatir tidak bisa bercocok tanam saat memasuki musim kemarau. Alasannya, para petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi untuk kebutuhan bercocok tanam.
“Saat musim penghujan petani di Driyorejo kesulitan mendapatkan pupuk subsidi untuk kebutuhan tanaman padi. Apalagi saat musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan pupuk tanaman jagung, kedelai, dan umbi-umbian,” jelas pria murah senyum ini.
Belum lagi di musim kemarau biaya produksi juga meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan air, petani harus memompa dari air sungai. Ironisnya, kelompok tani tidak memiliki mesin pompa dan pipa atau selang yang panjang sehingga petani terpaksa pakai jasa sewa
“Memang sebagian ada sumur bor tapi dari segi biaya lebih mahal sehingga petani lebih memilih memompa dari dari sungai. Kalau bisa dibantu mesin pompa dan selang air,” harap Sholihin.
Diakui Sholihin, sebagian kelompok tani di Driyorejo sudah mencoba menggunakan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik. Namun hasil produksinya tak sesuai harapan karena jenis tanah berbeda sehingga tidak terlalu berdampak untuk kesuburan tanah dan tumbuh kembang tanaman.
Menanggapi aspirasi kaum petani, H Samwil mengatakan bahwa jatah yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi petani dari tahun ke tahun cenderung berkurang. Bahkan tahun 2023 ini kuota untuk Provinsi Jatim turun drastis tidak sampai 2 juta ton.
“Pada tahun 2020, Provinsi Jatim mendapatkan kuota pupuk subsidi sebanyak 2.349.959 ton. Kemudian tahun 2021 naik menjadi 2.993.501 ton. Namun pada 2022 turun drastis menjadi 2.33.759 ton, dan tahun 2023 ini turun lagi tinggal 1.624.299 ton,” ungkap politikus asal Pulau Bawean Gresik.
Keberpihakan pemerintah pusat terhadap kebutuhan pupuk petani, lanjut politikus Partai Demokrat memang jauh dari harapan. Padahal Jatim tergolong penyumbang terbesar padi dan beras nasional sehingga bangsa Indonesia bisa swasembada pangan.
Pemerintah provinsi diakui Samwil tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi karena itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Gubernur dan DPRD Jatim sudah berulangkali mendatangi pemerintah pusat baik kementerian pertanian dan kementerian keuangan meminta penambahan kuota pupuk subsidi tapi keputusan akhir ada di tangan pemerintah pusat,” bebernya.
Upaya yang bisa dilakukan Pemprov Jatim adalah mendorong petani beralih menggunakan pupuk organik sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik.
“Pemprov Jatim nanti bisa membantu peralatan pembuatan pupuk organik berikut pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani,” terang alumnus Undar Jombang ini.
Wakil ketua Komisi A DPRD Jatim ini tidak menampik jika kebanyakan petani di Jatim termasuk di Kabupaten Gresik kurang percaya diri dengan penggunaan pupuk organik untuk tumbuh kembang tanaman yang mereka tanam sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih massiv ke kelompok tani.
“Dinas Pertanian juga perlu melibatkan Perguruan Tinggi untuk pembuatan pupuk organik yang sesuai dengan jenis tanah dan tanaman. Sebab para petani sudah mencoba tapi hasilnya tak sesuai harapan sehingga mereka lebih percaya dengan penggunaan pupuk anorganik,” pungkas H Samwil. (pun)
