SabdaNews.com – Kemiskinan yang menghantui Jawa Timur terus menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur Khofifah dan jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Oleh karena itu ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait berharap dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Jatim 2024 maupun Perubahan APBD Jatim 2023 diprioritaskan untuk mengurangi angka kemiskinan di Jatim.
Terlebih berdasarkan KUA PPAS APBD Jatim 2024, anggaran belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 31 triliun lebih. Sedangkan dari sisi pendapatan daerah sebesar Rp 28 triliun lebih. Sehingga defisit anggaran diproyeksikan sekitar Rp 2,1 triliun.
Lebih jauh Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini menjelaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan di Jatim.
“Sesuai arahan ketum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto, Jatim sudah banyak penghargaan dengan capaian yang melebihi nasional. Dari capaian kesuksesan tersebut pereknomian Jatim selalu tumbuh melebihi pertumbuhan nasional. Namun, ada pekerjaan rumah yang perlu digarap yaitu mengurangi angka kemiskinan,” jelas politikus asal Jember, Selasa (1/8/2023).
Diakui Gus Fawait sapaan akrabnya, dalam rapat banggar DPRD Jatim, pihaknya juga menyampaikan akan berusaha membantu gubernur dalam pengentasan kemiskinan di Jatim.
“Dalam belanja daerah berbeda strategi dengan cara untuk pengentasan kemiskinan. Ini perlu dibedakan terlebih dahulu. Mana kebijakan untuk peningkatan ekonomi dan mana untuk pengentasan kemiskinan. Ini beda cara yang harus dilakukan Pemprov,” harapnya.
Dalam pengentasan kemiskinan, lanjut Gus Fawait diperlukan sebuah kekuatan belanja yang kuat dari Gubernur Jatim. Namun hal itu bisa terwujud jika pendapatan daerah juga bisa lebih maksimal.
“Kami mencermati pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari pajak daerah dimana salah satu sumber terbesarnya adalah pajak kendaraan bermotor,”jelasnya.
Di dalam penghitungan pajak daerah, pihaknya menyoroti target eksekutif dianggap masih terlalu pesimis. Sebab target pendapatan asli daerah di tahun 2024 hampir sama dengan tahun 2023.
Padahal semua tahu, dalam rancangan KUA-PPAS, target pajak daerah dikisaran 15 triliun lebih. “Sebelumnya disampaikan ada penambahan Rp 16 trilun lebih dimana jumlah tersebut hampir sama dengan target pajak pendapatan di tahun 2023,” ungkap Gus Fawait.
Menurutnya target tersebut merupakan target pesimistis. Alasannya, dengan adanya pemulihan ekonomi nasional, Gaikindo (Gabungan Industi Kendaraan Bermotor Indonesia) merevisi target dimana awalnya diproyeksikan sekitar 975 ribu unit kendaraan terjual secara nasional di tahun 2023 direvisi menjadi 1 juta unit lebih kendaraan bermotor yang akan terjual.
“Di tahun 2023 saja sudah ada perbaikan dengan target tersebut, dan tentunya di tahun 2024 akan jauh lebih besar lagi targetnya karena perekonomian sudah membaik,” dalih pria yang juga bendahara DPD Partai Gerindra Jatim ini.
Perputaran uang di tahun 2024 di Jatim, lanjut Gus Fawait diyakini akan lebih besar dibandingkan tahun 2023 ini.
“Semua tahu di tahun 2024 mendatang ada Pemilu baik pileg, pilpres maupun pilkada. Disitu tentunya perputaran uang akan lebih besar. Tentunya pertumbuhan ekonomi juga akan naik dan kemampuan daya beli masyarakat meningkat. Ini sangat potensial pajak daerah untuk didapat,” terangnya.
Ia berkomitmen akan membantu Gubernur Jatim agar bisa mendapatkan potensi pendapatan pajak daerah untuk lebih dioptimalkan.
“Semakin kuat APBD Jatim tentunya besar harapan bisa membantu pengentasan kemiskinan di Jatim lebih kuat lagi,” kata Muhammad Fawait.
Selain pendapatan daerah, pihaknya juga menyoroti adanya pos-pos anggaran yang perlu dikalkulasi kembali untuk membantu pengentasan kemiskinan di Jatim.
‘Contohnya belanja pegawai dimana menghabiskan anggaran Rp 1 triliun. Belanja pegawai ini paling gampang dihitung,” terang alumnus paska sarjana Unair ini.
Besarnya belanja pegawai tersebut, lanjut Gus Fawait, bisa dikritisi dan dialihkan untuk belanja yang lain.
“Efisiensi-efisiensi lainnya bisa dimaksimalkan untuk membantu program pengentasan kemiskinan,” pungkasnya. (pun)
