SabdaNews com – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus dilakukan pengawasan oleh DPRD Jawa Timur. Upaya itu, sebagai wujud keprihatinan terhadap perusahaan plat merah milik pemerintah yang tata kelolanya dianggap belum semuanya sehat.
Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Freddy Poernomo mengakui pembentukan Pansus BUMD Jatim, karena tidak semua perusahaan milik Pemprov Jatim itu tata kelolanya sehat.
“Ada sebagian BUMD milik Pemprov Jatim sedang bermasalah. Pantauan kami secara umum, nampaknya kontribusi ke PAD juga belum sesuai dengan kucuran modal yang diberikan Pemprov Jatim,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).
Politikus senior Partai Golkar ini menjelaskan, harunsya ada perimbangan antara penyertaan modal ke BUMD dengan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberikan.
“Ada temuan PAD yang diperoleh dari BUMD tidak imbang, ini menjadi protes teman-teman (DPRD Jatim, sehingga perlu dibentuk Pansus untuk evaluasi menyeluruh kinerja BUMD Jatim,” beber Freddy Poernomo.
Anggota DPRD Jatim yang juga pakar hukum tata negara itu melihat perlunya ada pertanggungjawaban tentang tata kelola BUMD yang lebih baik.
“Bagaimana memeneg perusahaan milik daerah ini, bisa memberikan kontribusi PAD yang positif bagi rakyat Jawa Timur,” jelas Freddy.
Selain itu, BUMD juga diharapkan bisa memberikan lowongan pekerjaan bagi rakyat Jatim. Mengingat, angka PHK dan pengangguran di Jatim masih tinggi.
Terkait siapa yang diusulkan menjadi ketua panitia khusus BUMD, Freddy menyebutkan bisa saja ada kompromi kesepakatan melalui forum musyawarah. Karena itu, mereka yang duduk di pansus adalah mereka yang kompeten.
“Musyawara mufakat adalah jalan yang terbaik untuk menentukan siapa ketua Pansus BUMD Jatim,” dalihnya.
Sementara menyangkut penilaian kinerja BUMD Jatim, Freddy menyampaikan tidak semua menejemen perusahaan daerah baik. Namun tidak semuanya jelek sehingga penilaian harusnya obyektif.
Ia sependapat fungsi kontrol DPRD terhadap kinerja BUMD Jatim dijalankan dengan baik. Mengingat, kemampuan fiskal daerah kian terbatas sehingga belanja uang rakyat harus bisa dirasakan manfaatkan oleh masyarakat bukan segelintir orang atau kelompok tertentu.
“DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan, agar bisa menyelamatkan kekuatan PAD. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan dalam penggelolaan perusahaan daerah,” tegas Freddy.
Kalau nantinya Pansus menemukan penyalahgunaan pengelolaan BUMD Jatim, Freddy berharap Pansus merekomendasikan aparat penegak hukum (APH) supaya memproses sesuai hukum yang ada. Sebab modal usaha BUMD itu berasal dari uang rakyat.
“Itu juga menjadi bagian pertanggungjawaban pengelolaan BUMD yang transparan dan akuntabel, sehingga managemen BUMD tidak seenaknya dalam menjalankan tugas,” pungkasnya. (pun)
