SabdaNews.com — Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Muhammad Ashari, menyatakan dukungannya terhadap usulan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, agar aparatur sipil negara (ASN) dapat bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Usulan yang disampaikan Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin tersebut dinilai sebagai langkah antisipatif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah potensi dampak ekonomi akibat memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Ashari menilai, dalam kondisi global yang tidak menentu seperti saat ini, Pemprov Jatim perlu menyiapkan berbagai skema antisipasi, termasuk kemungkinan menghadapi skenario terburuk akibat krisis energi.
“Memang harus ada plan cadangan, termasuk menyiapkan skema alternatif pembiayaan mengantisipasi ketika kita berada di situasi baik-baik saja. Contohnya krisis Energi,” kata Ashari.
Menurutnya, meskipun stok BBM di Indonesia saat ini masih dalam kondisi aman, pemerintah tetap perlu meningkatkan kewaspadaan sekaligus mendorong pola hidup hemat energi di berbagai sektor.
Ia menambahkan, salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah pengaturan sistem kerja yang lebih fleksibel bagi pegawai pemerintah, termasuk penerapan WFH pada kondisi tertentu.
Politisi dari daerah pemilihan Nganjuk–Madiun ini juga menilai kebijakan WFH tidak hanya berpotensi menekan konsumsi BBM, tetapi juga membawa dampak positif lain, salah satunya mengurai kemacetan lalu lintas yang hingga kini masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Ini juga berdampak pada volume kendaraan yang lebih mencair. Tentu hal ini dapat mendatangkan rasa nyaman bagi masyarakat,” ujar Ashari.
Karena itu, Ashari mendorong Pemprov Jatim lebih luwes dalam menata sistem kerja aparatur, terutama ketika menghadapi situasi darurat atau dinamika global yang berdampak pada stabilitas energi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan efektivitas jalannya pemerintahan serta tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
“Banyak pos-pos pegawai yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan. Ini bisa dihemat dengan WFH,” pungkasnya. (pun)
