SabdaNews.com – Sekolah rakyat sudah di mulai. Sekolah yang di gelar untuk anak anak keluarga miskin guna memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan gratis dan berkualitas, sudah dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 ini.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Dari 63 secara Nasional, 12 sekolah rakyat berada di Jawa Timur.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu menekankan pentingnya pengawasan agar program yang menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu (miskin) ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Kami akan mengawal penuh pelaksanaannya dan jangan sampai ada penyimpangan,” tegas Hari Yulianto di Surabaya, Selasa (15/7/2025).
Seperti diketahui, ada sebanyak 19 Sekolah Rakyat di Jatim yang siap dibuka pada tahun ajaran 2025/2026. Pada tahap pertama (1A), terdapat 12 sekolah telah resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Senin (14/7/2025) kemarin, diikuti 1.183 siswa. Tahap ini didukung oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan sekitar 137 tenaga kependidikan.
Sekolah-sekolah Rakyat ini mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dengan total 48 rombongan belajar (rombel), tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jatim. Diantaranya di Batu, Malang, Lamongan, Banyuwangi, Pasuruan, hingga Surabaya.
Sementara itu, pada tahap kedua (1B) dengan 7 sekolah rakyat tambahan akan mulai operasional pada akhir Juli 2025, sehingga total menjadi 19 sekolah rakyat di Jatim.
Jika keseluruhan tahap berjalan sesuai rencana, maka total ada 1.225 anak dari keluarga berpenghasilan terendah (desil 1–2) akan mendapatkan layanan pendidikan dasar hingga menengah melalui program Sekolah Rakyat ini.
Hari berharap program ini juga mampu menjangkau anak-anak putus sekolah, tidak terdaftar di Dapodik, hingga mereka yang hidup di jalanan, agar mendapat hak pendidikan layak sesuai misi pemerintah Jawa Timur.
“Fokus utama dari Sekolah Rakyat adalah kelompok paling miskin dalam DTSEN, terutama yang putus sekolah dan tidak tercatat dalam Dapodik,” jelas pria yang akrab disapa Hari Keceng ini.
“Pelaksanaan di lapangan harus selektif dan tepat sasaran. Harus benar-benar yang belum tersentuh pendidikan formal. Ini perlu dicermati semuanya. Jangan sampai asal-asalan dalam pelaksanaannya,” lanjut politikus asal Sidoarjo.
Lebih jauh, Hari menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkala agar pelaksanaan Sekolah Rakyat sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan terampil.
“Pendidikan yang diberikan harus mampu membentuk karakter dan membekali siswa dengan wawasan serta keterampilan yang relevan dengan tantangan masa depan. Pastikan program ini dijalankan sesuai amanah. Semua pihak, baik pusat maupun daerah, harus terlibat dan berkomitmen. Ini adalah investasi masa depan bangsa,” tandas Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo tersebut. (pun)
