SabdaNews.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong adanya revisi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang lebih berkeadilan, terutama bagi daerah penyumbang. Idealnya, Provinsi Jawa Timur menerima DBHCHT sebesar 5% dari total penerimaan cukai dari Jawa Timur pada tahun 2025 yang ditarget sebesar Rp 138,46 Triliun.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Agus Wicaksono, menilai distribusi pendapatan dari sektor rokok, khususnya cukai sangat tidak proporsional. Padahal, Jatim merupakan kontributor terbesar penerimaan cukai hasil tembakau nasional.
Hal ini dinilai mendesak, mengingat beban pembiayaan daerah terus meningkat. Sementara porsi transfer dari pusat cenderung stagnan, bahkan menurun sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Jatim ini menyumbang lebih dari 100 triliun rupiah untuk penerimaan cukai hasil tembakau secara nasional, tapi yang dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) itu sangat kecil. Bisa dibilang sangat timpang. Ini bukan hanya soal fiskal, tapi juga soal keadilan bagi daerah penghasil,” tegas Agus Wicaksono, Selasa (30/9/2025).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim tersebut menjelaskan, sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022, pajak kendaraan bermotor tidak lagi menjadi bagian total kewenangan pemerintah provinsi. Distribusi dana yang sebelumnya bisa digunakan untuk memperkuat PAD menjadi terbatas.
Sesuai aturan baru, provinsi hanya menerima 36 persen, sementara 64 persen masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Hal ini membuat ruang fiskal pemerintah provinsi menjadi semakin sempit.
“Kami sebagai mitra strategis pemerintah provinsi mendorong agar potensi yang ada bisa dimaksimalkan. Termasuk mendorong Kementerian Keuangan agar formula distribusi DBHCHT direvisi menjadi 5%,” kata Agus.
Data dari Bea Cukai mencatat bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tahun 2024 mencapai lebih dari Rp 220 triliun, dan lebih dari 60 % di antaranya atau setara Rp 132 triliun, berasal dari pabrik-pabrik rokok di Jatim. Terutama dari kawasan Kediri, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya.
Namun, dari besarnya kontribusi tersebut, daerah hanya menerima pengembalian dalam bentuk DBHCHT sekitar Rp 3,2 triliun untuk seluruh Jatim atau jauh dari jumlah yang layak jika disesuaikan dengan porsi kontribusi produksi. Jumlah pengembalian DBHCHT tersebut tak sampai 3%.
Di sisi lain, beban yang ditanggung daerah akibat industri rokok cukup besar. Mulai dari pembiayaan kesehatan, pengawasan peredaran rokok ilegal, hingga pengendalian dampak sosial.
“Ini ironi. Jatim dapat beban penuh, produksi, pengawasan, distribusi. Tapi manfaat fiskalnya minim. Kami minta pemerintah pusat fair. idealnya DBHCHT untuk Jatim minimal ebesar 3% sampai 5% lah dari total penerimaan, kalau tidak begitu maka kekuatan APBD Jatim akan terus melemah,” tegas Agus.
Fraksi PDI Perjuangan lanjut politisi dari daerah pemilihan (dapil) Jember – Lumajang, berkomitmen untuk mengawal langkah-langkah strategis ini melalui penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Bahkan pihaknya lanjut Agus juga tengah menggodok usulan formal ke DPR RI dan Kementerian Keuangan terkait perubahan formula pembagian DBHCHT dan peluang perluasan pungutan daerah di sektor turunan rokok.
Dengan mendorong perluasan dan pemerataan hasil cukai, Fraksi PDI Perjuangan berharap ada keseimbangan baru dalam distribusi fiskal nasional, terutama bagi provinsi seperti Jatim yang memiliki kontribusi besar namun selama ini kurang mendapatkan porsi yang layak.
“Jika pengembalian bagi hasil cukai tembakau untuk Jatim itu ditingkatkan menjadi 5%, maka manfaatnya untuk perekonomian masyarakat Jatim akan semakin besar,” ujarnya.
Peningkatan PAD dari sektor cukai dinilai cukup strategis untuk menopang berbagai program pembangunan berbasis kerakyatan yang selama ini menjadi fokus utama Fraksi PDI Perjuangan.
Jatim ditargetkan menyumbang Rp 138,46 triliun dari total target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) nasional sebesar Rp 230,09 triliun. Jika Kemenkeu merevisi DBHCHT ke Jatim sebesar 5% maka akan memperoleh Rp6,9 Triliun pada tahun 2025 ini. (pun)
