SabdaNews.com – Pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 yang tengah dicermati secara mendetail oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur, nampaknya mulai membuahkan hasil berupa catatan maupun kritik yang membangun dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Jawa Timur.
Anggota Pansus RPJMD Jatim 2025-2030 dari Fraksi PAN DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar menyatakan ada beberapa catatan kritis terkait RPJMD setelah dilakukan pembahasan yang cukup mendalam oleh Pansus DPRD Jatim.
Pertama, kata mantan Walikota Kediri adalah menyangkut pentingnya keterbukaan dalam penyusunan RPJMD sehingga Pansus bukan hanya menjadi ajang sosialisasi ang simbolik atau diskusi formalitas belaka.
“Fraksi PAN berharap RPJMD tidak hanya menjadi milik elit birokrasi tapi benar benar bisa lahir dari suara rakyat kecil yang hari ini masih harus antri pupuk mungkin antri air dan susah mencari lapangan kerja,” ujar Abdullah Abu Bakar saat dikonfirmasi Kamis (15/5/2025).
Catatan yang kedua, ketimpangan sosial gini ratio dan indek theil Jatim menunjukkan ketimpangan yang melebar, terutama di kelompok kaya. Jika ketimpangan ini dianggap biasa maka kita tidak akan membangun keadilan sosial tetapi sedang menyulam kemewahan untuk segelintir orang.
“Kami ingin RPJMD Jatim 5 tahun kedepan ini bisa menghapus ketimpangan bukan memperhalus statistik,” ujar anggota Fraksi PAN DPRD Jatim.
Berikutnya yang ketiga, adalah menyangkut penurunan angka kemiskinan. Menurut Abu Bakar, angka kemiskinan di Jatim turun menjadi 1 digit itu merupakan sebuah capaian yang pantas untuk dibanggakan. Namun saat dicermati lebih detail ternyata kedalaman dan keparahan kemiskinan ini justru malah naik.
“Maka pertanyaan kami sederhana, apakah angka-angka ini hanya sekedar permainan statistik. Sementara mereka yang lapar tetap lapar,” sindirnya.
Keempat, banyak desa yang semakin tertinggal dan kesepian di saat kota semakin modern. Bahkan jika dilihat dari program-program pemerintah provinsi untuk mengentas desa tertinggal, outputnya berupa indeks kemiskinan Desa justru meningkat dua kali lipat dari kota.
“Jadi kami ingin RPJMD ini benar-benar melihat Desa bukan sekedar memajang baliho bertuliskan Jatim Bangkit di kota-kota. Jadi saya ulang lagi ya, jadi benar-benar kami ingin RPJMD ini mau melihat Desa bukan sekedar memajang baliho bertuliskan Jatim bangkit di kota-kota,” kelakar politikus murah senyum ini.
Selanjutnya yang kelima, menyangkut masalah bonus demografi. Menurut anggota Komisi C DPRD Jatim, bonus demografi ini adalah kesempatan emas yang puncaknya akan terjadi pada kisaran tahun 2025 – 2029 di Jatim. Namun tanpa program yang adaptif, bonus demografi ini akan berubah menjadi bencana demografi.
Ia mencontohkan, saat ini banyak lulusan SMK yang menganggur ketimbang lulusan SMA. Kemudian generasi muda kehilangan arah hanya bisa menyaksikan dari podium atau dari kantor saja.
“Jangan sampai di masa depan anak muda ini hanya diarahkan menjadi buruh di negeri sendiri,” pinta Abdullah Abu Bakar.
Berikutnya yang keenam, kata Abu Bakar menyangkut ketahanan pangan dan infrastruktur. Pihaknya ingin ketahanan pangan itu dibuktikan dengan irigasi nyata dan jalan tani yang kokoh serta ketersediaan pupuk yang adil.
“Jangan sampai ketahanan pangan hanya menjadi jargon saat panen saja,” harapnya.
Yang terakhir atau ketujuh, Fraksi PAN DPRD Jatim mendukung gagasan pendidikan gratis dan setara, termasuk untuk sekolah swasta sehingga nanti di masa depan itu tidak akan ada yang bertanya di Jawa Timur ini, apakah kamu lulusan sekolah negeri atau swasta.
“Jadi kami berharap pendidikan menjadi prioritas, kalau perlu merubah atau memberi ketegasan bahwa program-program yang baik itu diaplikasikan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Abdullah Abu Bakar. (pu
