Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan GTT dan PNPNSD Dialihkan ke Pihak sekolah
SabdaNews.com – Keputusan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menghentikan pembayaran iuran BPJS untuk para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) di Jawa Timur dan menyerahkan tanggungjawab tersebut ke masing-masing sekolah terus disorot.
Ketua fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono mengatakan bahwa pihaknya berharap agar keputusan Dinas Pendidikan Jawa Timur tersebut dikaji ulang, bahkan kalau perlu dicabut.
“Pemberian BPJS kesehatan bagi GTT dan PNPNSD di Jawa Timur merupakan salah satu bentuk untuk mensejahterakan mereka. Jika dihentikan dan diserahkan ke pihak sekolah tentunya akan menimbulkan masalah,” terangnya, Rabu (17/4/2024).
Mengapa bermasalah?, kata Blegur dikarenakan masing-masing sekolah tentunya akan kesulitan untuk mencarikan pos anggaran untuk menanggung beban tanggung pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi GTT dan PNPNSD.
“Saya teringat dulu bu Gubernur Khofifah di tahun 2023 lalu dengan tegas mengeluarkan larangan bagi komite sekolah dan kepala sekolah untuk menarik sumbangan atau pungutan liar (pungli) di luar ketentuan yang berlaku. Tentunya untuk menanggung pembayaran BPJS kesehatan bagi GTT dan PNPNSD di masing-masing sekolah perlu dilihat kemampuan dari sekolah tersebut,” jelasnya.
Jika nantinya kemampuan sekolah mengalami keterbatasan anggaran, lanjut bendahara DPD Partai Golkar Jawa Timur ini bisa dipastikan pembayaran BPJS kesehatan GTT dan PNPNSD di sekolah tersebut terancam tak bisa terbayarkan.
“Lalu kalau tak dibayar, tentunya pembayaran bulanannya akan macet atau bahkan bisa tak terbayarkan. Saya berharap keputusan Dinas Pendidikan Jawa Timur tersebut dikaji ulang, ” pinta Blegur.
Tak hanya itu, Blegur juga sangsi jika ini benar-benar diberlakukan, tentunya akan menuai protes dari GTT dan PNPNSD di seluruh Jawa Timur.
“Paling tidak mereka akan menggelar aksi penolakan di semua daerah di Jawa Timur. Ini harus diantisipasi,” sambungnya.
Partai Golkar, kata Blegur, melalui fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur siap untuk pasang badan bagi para GTT dan PNPNSD Jawa Timur.
“Kalau kendalanya tak ada anggaran, lebih baik dirapatkan dan Partai Golkar akan berusaha memperjuangkan anggaran tersebut yang merupakan tanggungjawab bagi Dinas Pendidikan Jawa Timur,” dallihnya.
Sekedar diketahui, kesejahteraan para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) di Jawa Timur terancam. Pasalnya, Dinas Pendidikan Jawa Timur dan mengancam kesejahteraan para guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) di Jawa menghentikan pertanggungan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi para GTT dan PNPNSD di Jawa Timur
Melalui nota dinas nomor 900.1/1701/101.5/2024 yang ditujukan kepala cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur dan ditandatangani langsung oleh kepala dinas Aries Agung Paewai tersebut, beban pembayaran iuran BPJS kesehatan GTT dan PNPNSD di Jawa Timur diserahkan kepada masing-masing sekolah.
- Dalam nota dinas yang ditandatangani oleh pria yang juga Pj Walikota Batu itu disebutkan alasan meghentikan tanggungjawab untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi GTT dan PNPNSD di Jawa Timur dikarenakan terjadi perubahan anggaran sehingga mengakibatkan tidak mencukupi membayar iuran BPJS kesehatan bagi GTT dan PNPNSD kepada pemberi kerja sesuai pasal 13 ayat (1) yang semula pembebanan pembayaran dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur dialihkan pembebanannya kepada pihak sekolah. (pun)
