SabdaNews.com – Semangat membahas Raperda tentang BUMD Jawa Timur terus dimatangkan Komisi bidang Keuangan DPRD Jawa Timur. Pasalnya, dengan adanya raperda itu kinerja 8 BUMD milik Pemerintah Provinsi bisa semakin baik dan dapat memberi kontribusi PAD yang signifikan untuk pembangunan masyarakat Jawa Timur.
Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi mengatakan, bahwa sejauh ini ada beberapa BUMD Jatim yang belum memberikan kontribusi PAD signifikan padahal aset dan modal yang diberikan sudah cukup besar sehingga kondisi seperti itu tak bisa dibiarkan karena akan semakin membebani APBD Jatim.
Politikus muda Partai Golkar ini menilai ditengah kondisi anggaran APBN maupun APBD yang banyak terjadi pemangkasan, maka peran BUMD sangat diharapkan kontribusinya untuk pembangunan di suatu daerah. Karena itu BUMD harus didorong menjadi lebih baik.
“Ada beberapa BUMD Jatim yang memang harus dievaluasi total. Karena kontirbusinya juga tidak maksimal. Apalagi PT Casa Husada sampai kolaps,” sebut Adam me contohnya.
Anggota DPRD Jatim asal Dapil Sidoarjo ini, mendorong sudah waktunya jajaran manajemen BUMD Jatim direposisi SDM baik yang ada di jajaran komisaris maupun direksi.
“Jika tidak dilakukan, maka target pemenuhan PAD tidak akan bisa maksimal. Evaluasi harus kita lakukan, karena itu sejumlah BUMD akan diagendakan hearing dengan Komisi C,” jelas Adam.
Ia mengaku telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait evaluasi kinerja BUMD Jatim. Adam mencontohkan PT Casa Husada salah satu anak perusahaan PT PWU Jatim ternyata mengalami masalah dengan karyawan.
“Dalam laporan bahwa karyawan PT Casa Husada hanya menerima 50 persen dari gaji pokok mereka selama 2 tahun terakhir. Tidak hanya itu, pemotongan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga terjadi, namun dana tersebut tidak disetorkan oleh perusahaan. Masak harus seperti itu,” kesannya.
Menurut Adam, dalam pembahasan Raperda BUMD Jatim nanti, Komisi C akan mendorong pembahasan fit and proper test jabatan komisaris maupun direksi BUMD, sehingga pihaknya mendorong DPRD Jatim dilibatkan.
“Itu sebagai tanggungjawab DPRD Jatim sebagai perwakilan rakyat, karena modal BUMD itu berasal dari uang rakyat,” beber alumnus Unesa ini. (pun)
