SabdaNews.com – Usaha pengolahan daun kelor (Moringa Oleifera) terus menunjukkan geliat positif sebagai peluang bisnis baru yang menjanjikan. Selain kaya manfaat bagi kesehatan, bahan bakunya pun mudah ditemukan dan berlimpah di lingkungan sekitar.
Anggota DPRD Jatim, Multazamudz Dzikri meninjau langsung aktivitas usaha kelor di Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan yang berada di bawah naungan Morinaga Farm Jaya.
Dalam kunjungannya, politikus asal Pasuruan ini berdialog dengan para petani dan pelaku usaha lokal yang terlibat dalam budidaya dan pengolahan kelor. “Antusias warga luar biasa,” kata Multazam, Selasa (15/7/2025).
Politikus PKB itu menjelaskan bahwa pada awalnya daun kelor hanya dijual dalam bentuk daun kering untuk diekspor ke Cina. Namun kini, para pelaku usaha mulai mengembangkan produk turunan seperti coklat kelor, teh kelor, dan mie instan kelor.
“Sementara ini, petani mencoba memproduksi daun kelor menjadi coklat kelor, teh kelor, dan mie instan kelor. Rasanya enak, meski harganya agak mahal. Tapi masih ada pembeli,” ujar Azam sapaan akrabnya.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Pasuruan untuk hadir mendampingi dan memfasilitasi pengembangan usaha in agar bisa semakin berkembang.
“Saya harap Pemprov bisa hadir mendampingi para petani kelor untuk lebih dikembangkan. Minimal bisa mempertemukan konsumen dengan produsen, syukur-syukur bisa memberikan tambahan modal,” kata Azam.
Anggota Komisi C DPRD Jatim ini mengungkapkan bahwa warga memiliki harapan besar agar desa mereka bisa berkembang menjadi sentra edukasi dan pariwisata berbasis kelor.
“Potensinya luar biasa, warga ingin disupport untuk jadi kampung kelor dan eduwisata. Beberapa waktu lalu ada buying dari Cina dan Jepang survey langsung melihat potensi kelor di desa ini,” ungkap Azam.
Multazam menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan agar UMKM seperti ini dapat berkembang dan bersaing secara global.
“Ini peluang besar untuk meningkatkan tumbuh kembangnya UMKM yang bisa menembus pasar internasional. Sayang kalau tidak ada sentuhan Pemerintah, baik Kabupaten maupun Provinsi,” pungkasnya. (pun)
