Kadindik Jatim : Pembelian Seragam Tidak Boleh Memaksa
SabdaNews.com – Dinas Pendidikan Jawa Timur menurunkan tim untuk identifikasi adanya penjualan seragam salah satu SMA Negeri di Tulungagung yang dibandrol hingga Rp. 2,3 juta oleh sekolah. Gerak cepat ini menanggapi viralnya laporan wali murid yang mengeluh terkait mahalnya harga seragam. Padahal harga tersebut untuk mendapatkan tiga jenis kain seragam dan atribut sekolah.
Menanggapi hal ini, kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Aries Agung Paewai menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menentukan harga seragam sekolah SMA/SMK yang ada di Jatim. Apalagi sampai mengarahkan untuk membeli seragam sekolah tertentu.
“Dinas Pendidikan sudah menegaskan bahwa siswa dan orang tua siswa bebas membeli seragam dimana saja yamg meraka inginkan. Bahkan tidak belipun tidak apa-apa bisa menggunakan pakaian sekolah yang masih layak kalau tidak mampu,” tegas Aries Agung Paewai, Sabtu (22/7/2023).
Sebagai komitmen dan keseriusan Dindik Jatim, kata Aries, pihaknya saat ini sedang menurunkan tim untuk mengidentifikasi duduk persoalannya. Bahkan kata Aries, penentuan harga seragam dikembalikan pada masing-masing koperasi siswa. Sebab, yang mempunyai kewenangan dalam penjualan seragam sekolah adalah koperasi.
Kembali Aries menegaskan bahwa seragam sekolah bukan menjadi ranah Dindik Jatim. Lebih detail, Dindik Jatim hanya mengatur soal kebijakan dan program untuk peningkatan kualitas pendidikan.
“Tidak pernah Dinas Pendidikan menentukan terkait harga kain seragam apalagi menentukan kain seragam. Kami tidak mengurus. Terkait seragam sekolah itu bukan ranah dinas pendidikan. Kami mengatur terkait pendidikan dan sekolah. Sedangkan seragam itu menjadi kewenangan siswa dan org tua siswa,” bebernya.
Jika ada tuduhan, lanjut Aries, pihaknya meminta masyarakat untuk melampirkan buktinya, dan akan segera ditindak jika ada oknum Dindik Jatim yang melakukan (penentuan harga seragam, red) itu. Mengingat hal tersebut bukan menjadi kewenangan Dindik Jatim.
“Sudah saya tekankan kami akan identifikasi langsung kesana (dan sedang kami lakukan). Kalau benar maka kepala sekolah dan yang terlibat akan kami evaluasi, bahkan kami akan berikan sanksi,” pungkas mantan kepala BPSDM Jatim ini. (tis)
