Dewan Jatim Sayangkan Gubernur Tak Berkutik Tolak Sistem Zonasi PPDB SMA/SMK Negeri 2019

SabdaNews.com – DPRD Jatim melalui Komisi bidang kesejahteraan rakyat menyayangkan sikap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang cenderung pasif dan menerima begitu saja Permendikbud No.51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi siswa siswi SMA/SMK Negeri 2019 yang akan menerapkan sistemm zonasi.

Agatha Retnosari anggota Komisi E DPRD Jatim mengaku sudah banyak menerima aspirasi dari masyarakat khususnya dari para wali murid yang merasa keberatan dengan penerapan sistem zonasi dalam PPDB 2019. Pasalnya, mereka khawatir tidak bisa melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke sekolah yang memiliki kualitas bagus karena tempat tinggalnya di luar zona.

Ironisnya lagi diskresi yang diberikan Permendikbud, kata politisi asal PDIP hanya memberlakukan 10 persen siswa di luar zona yang bisa diterima lembaga pendidikan dalam satu zona. Sehingga peluang siswa di luar zona bisa diterima di sekolah yang baik peluangnya sangat kecil.

“Kalau Gubernur Jatim setuju dispensasi di luar zonasi hanya 10 persen atau sesuai Permendikbud, itu sama halnya tidak ada terobosan. Makanya kami mendesak supaya Permendikbud itu pelaksanaannya ditunda dulu tahun depan agar para wali murid bisa menyiapkan strategi terbaik bagi putra putrinya yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK Negeri,” pinta Agatha Retnosari.

Di sisi lain, pihaknya juga akan mendesak Kemendikbud supaya membuat kajian ulang yang lebih mendalam, khususnya menyangkut standard mutu kualitas baik fisik, sarana, prasarana, SDM Guru dan pegawai SMA/SMK Negeri. Alasannya, di Jatim sendiri jelas dari sisi fisik, sarana dan prasarana SMA/SMK Negeri se Jatim belum semuanya memiliki standard yang sama, khususnya di daerah-daerah.

Belum lagi bicara kualitas pendidikan, kata Agatha hal ini bisa dilihat dari seberapa banyak sekolah-sekolah negeri tersebut menerima undangan dari PTN-PTN terkenal di Indonesia. “Dan perlu diingat goal (tajuan) akhir dari lulusan SMA Negeri adalah seberapa banyak lulusan SMA bisa melanjutkan kuliah atau pendidikan pendidikan yang lebih tinggi,” tegas vokalis Komisi E DPRD Jatim.

“Pemberlakuan sistem zonasi seolah meniadakan kompetisi nilai. Sehingga sekolah-sekolah SMA/SMK Negeri yang โ€œfavoritโ€ pasti akan mengalami penurunan nilai masuk. Sebab anak didik yang tersaring pun tak lagi berdasar prestasi akademik,” tambah caleg DPRD Jatim dapil Surabaya ini.

Pihaknya juga dalam waktu dekkat meminta kepada Menteri Pendidikan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan zonasi ini karena bisa mempengaruhi mentale dan semangat belajar anak-anak generasi masa depan bangsa.

Sebab impian mereka untuk bisa masuk sekolah favorit kandas bukan karena ketidakmampuan anak didik melainan karena kebijakan yang tiba-tiba berubah di akhir masa sekolah. “Desakan kami cuma satu, tunda dulu pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB 2019,” tegas Agatha.

Sebelunya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di sela rapat terbatas OPD terkait di bidang pendidikan mengaku juga banyak mendapat keluhan format zonasi dari para wali murid yang menginginkan anak mereka bisa bersekolah di SMA/SMK favorit tetapi tidak masuk meskipun nilai UN-nya tinggi lantaran tempat tinggalnya tidak masuk dalam zona yang dirumuskan.

Karena itu, Khofifah menginginkan sebanyak 90 persen siswa yang diterima di sebuah lembaga pendidikan SMA dan SMK Negeri itu dalam zona. Sedangkan 10 persennya bisa diikuti di luar zona itu. Maksudnya yang di luar zona itu seperti siswa berprestasi, karena kompetisi nilai UN, bisa karena orang tuanya pindah, atau berprestasi di bidang olahraga dan bidang tertentu.

“Ini sekarang sedang finalisasi. Insyaallah dalam waktu dekat ini dikeluarkan Pergubnya supaya bisa jadi referensi kepada calon anak didik baru di SMA dan SMK,” jelas gubernur perempuan pertama di Jatim. (tis)

3 Replies to “Dewan Jatim Sayangkan Gubernur Tak Berkutik Tolak Sistem Zonasi PPDB SMA/SMK Negeri 2019”

  1. Setuju dng bu agatha. Dng sistem zonasi, potensi anak akan terkungkung dng hal2 yg tdk relevan. Seharusnya mrk dipersilahkan berkompetisi secara sehat. Benar2 dari kemampuan mrk. Semoga sistem zonasi ini tdk diberlakukan selamanya

  2. Awalnya senang membaca judul ibu gubernur akan merombak aturan PPDB 2019, namun setelah membaca lbh lanjut isinya kok, maaf ya bu, masih sama dg yg tercantum dlm permendikbub, mohon kearifan ibu agar peraturan zonasi diberlakukan diawal thn ajaran sekolah. Bukan diakhir thn ajaran spt skr, Spy siswa masih punya wkt mempertimbangkan pilihan mana yg terbaik utk melanjutkan pendidikan, dan tidak menjadi pukulan berat bagi anak2 jika diberlakukan skr, mohon ibu berkenan mempertimbangkan surat yg pernah dikirim para orangtua di kantor ibu, terimakasih tuk perhatiannya, mohon maaf jika ada hal yg kurang berkenan ๐Ÿ™๐Ÿ™

  3. Sangat setuju dengan berita ini. Saya sebagai seorang praktisi psikolog dan juga seorang wali murid sangat prihatin dengan akan diberlakukannya perubahan kebijakan tiba-tiba di akhir tahun ajaran seperti ini. Sudah bisa dibayangkan efek psikologis yang dirasakan para siswa yang menduduki kelas 9 SMP yang sejak awal tahun ajaran sudah menyiapkan rencana, strategi dan belajar matian-matian untuk diterima di SMAN yang dicita-citakan. Terlebih, informasinya baru muncul kepermukaan menjelang mereka akan menjalani ujian nasional. Banyak terdengar kalau sudah mulai ada siswa yang merasakan demotivasi. Dengan adanya perubahan aturan pemerintah (sistem zonasi dengan prosentase), sama saja memupuskan cita-cita para siswa yang tidak mungkin bisa diterima di sekolah yang diidam-idamkannya kalau berada di luar zona tempat tinggalnya, walau sebenarnya secara nilai mereka mampu. Seyogyanya, setiap ada suatu perubahan, Pemerintah udah mensosialisasikan jauh-jauh hari, atau paling tidak sejak awal tahun ajaran, sehingga pada siswa dan wali murid bisa menyiapkan strategi terbaiknya, misalnya bisa mendaftar di sekolah swasta apabila tidak ada sekolah negeri di zonanya yang diminati. Sedangkan kalau baru akan disosialisasikan di akhir tahun ajaran seperti ini bisa dipastikan sekolah Swasta terbaik juga sudah menutup pendaftarannya. Situasi seperti ini bisa diibaratkan pertandingan sepakbola, para peserta sudah latihan mati-matian, sudah memasuki area pertandingan, selama pertandingan mereka berupaya semaksimal mungkin memasukkan gol, sudah banyak gol yang tercipta, namun menjelas detik akhir pertandingan, tiba-tiba diumumkan bahwa nanti yang akan menang bukan tim yang menciptakan gol terbanyak, melainkan tim yang mengenakan kostum terbaik. Sugguh situasi yang sangat mengenaskan bagi psikologis mereka. Kami harapkan Pemerintah bisa lebih bijak meninjau ulang hal ini. Mungkin bisa dibuat aturan sebagaimana yang dulu pernah dilakukan di Surabaya, yaitu tiap siswa bisa memilih 1 sekolah di dalam zona dan 1 sekolah di luar zona. Hal ini lebih fair bagi siswa. Jadi, kami mohon bagi Pemerintah, setiap ada perubahan kebijakan, tolonglah sosialisasikan dari jauh hari atau awal tahun ajaran karena efeknya sangat berat bag psikologis anak dan orang tuanya. Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *