JEMBER.SabdaNews.com – Anggota DPRD Jawa Timur Deni Prasetya menggelar kegiatan reses III tahun 2025 di Dusun Krajan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Kegiatan rutin empat bulanan ini dalam rangka menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Jember – Lumajang yang diwakili politikus muda Partai NasDem.
warga, khususnya sektor pertanian, melalui dialog langsung dengan petani, kelompok tani (poktan), dan gabungan kelompok tani (gapoktan).
Dalam pertemuan tersebut, warga yang mayoritas anggota Gapoktan menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas seperti pengadaan alat pertanian (Alsintan), pembangunan jalan akses menuju area persawahan, perbaikan irigasi, serta dukungan bagi sektor UMKM.
Salah satu warga, Muhammad Hafid, menekankan pentingnya realisasi usulan tersebut. “Saya berharap nanti pada tahun depan bisa terealisasi bantuan alat pertanian, pembangunan jalan dan irigasi. Karena hal tersebut sangat penting bagi para petani,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Deni Prasetya menyatakan komitmennya untuk membawa dan mengawal seluruh masukan warga agar dapat ditindaklanjuti. Ia menjelaskan bahwa sejumlah usulan itu akan diperjuangkan agar masuk dalam penganggaran APBD 2026.
“Akan kita upayakan dan kita kawal agar bisa ditindaklanjuti,” tegas Deni, yang juga menjabat Wakil Ketua GP Ansor Jawa Timur Bidang Pertanian.
Pada hari yang sebelumnya, Deni juga menggelar reses di Kecamatan Umbulsari bersama pegiat kesenian dan kebudayaan, pelaku UMKM, serta masyarakat pembudidaya ikan.
“Kemarin kita melaksanakan reses di Kecamatan Umbulsari bersama pegiat kesenian dan kebudayaan, ibu-ibu pegiat UMKM dan masyarakat pembudidaya ikan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan reses ini berlangsung pada 17 hingga 24 November 2025. Ditegaskan Deni, reses menjadi ruang penting untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah dalam penyusunan APBD Jatim tahun 2026.
“Tujuan kegiatan reses adalah memunculkan rekomendasi, masukan, dan memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat menjadi acuan penting dalam perumusan kebijakan daerah serta penyusunan APBD tahun depan,” pungkasnya. (pun)
