Opibni Publik
Oleh: H. Safiudin
SabdaNews.com- Perdebatan antara pihak yang menolak dan mendukung kegiatan migas di daerah kita tampaknya terus bergulir tanpa ujung. Kedua kelompok ini sebenarnya memiliki niat yang sama: menjaga dan memajukan daerah. Hanya saja, cara pandang dan titik tekan pemikiran mereka berbeda.
Kelompok penolak migas memandang alam sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan. Bagi mereka, alam adalah warisan yang tidak ternilai — bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk diwariskan dalam keadaan utuh kepada generasi mendatang. Kekhawatiran mereka terutama tertuju pada potensi kerusakan lingkungan yang dapat berdampak panjang terhadap kehidupan masyarakat.
Sebaliknya, kelompok pendukung migas melihat alam sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan secara bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Mereka meyakini bahwa kekayaan alam seperti migas adalah anugerah Tuhan yang diberikan untuk dikelola, bukan untuk dibiarkan begitu saja. Dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat, eksplorasi dan eksploitasi migas justru dapat menjadi jalan menuju kemakmuran masyarakat.
Kedua cara pandang ini sejatinya merupakan dinamika pemikiran yang sehat dalam masyarakat demokratis. Namun yang perlu diwaspadai adalah jika perbedaan ini berubah menjadi pertentangan abadi, seperti dua sisi mata uang yang tidak pernah bertemu. Bila hal ini terjadi, pembangunan bisa terhambat, dan potensi daerah tidak akan berkembang secara optimal.
Karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah. Kebijakan yang mampu menjembatani kedua pandangan ini — mengakomodasi semangat pelestarian lingkungan sekaligus membuka ruang bagi pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus tampil sebagai penengah yang adil, memastikan bahwa setiap langkah eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.
Sayangnya, hingga kini Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam hal ini Bupati, terkesan belum optimal dalam mencari benang merah persoalan tersebut. PT KEI sebagai perusahaan penugasan dan PT GSI sebagai pelaksana kegiatan juga dinilai belum mampu menyerap aspirasi masyarakat secara memadai. Seolah tidak ada kesungguhan untuk menghadirkan solusi yang menenteramkan semua pihak. Instrumen penyelesaian yang kerap ditawarkan pun sering kali tidak mendapat dukungan nyata di lapangan.
Padahal, komunikasi dua arah yang terbuka dan tulus adalah kunci utama. Saat ini, arah kebijakan pemerintah daerah, PT KEI, dan SKK Migas harusnya benar-benar maksimal menggunakan potensi SDM untuk penyelesaian jangan terkesan memhambat penyelesaian, sementara arah masyarakat — baik yang menolak maupun mendukung — juga terbelah. Akibatnya, dialog substantif sulit terwujud.
Sudah saatnya semua pihak duduk bersama dengan pikiran jernih dan hati terbuka. Menjaga alam dan memanfaatkan potensinya bukan dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi dari satu tujuan besar: kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumenep. (Penulis : Pemerhati Kebijakan Publik dan Sosial/Red)
