SabdaNews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta untuk segera membuat banyak program pengungkit ekonomi di masyarakat. Pasalnya kondisi perekonomian yang tidak baik baik saja saat ini harus segara disikapi dengan program-program yang bisa menyentuh langsung masyarakat untuk mendongkrak perputaran ekonomi di masyarakat.
Dedi Irwamsyah anggota DPRD Jawa Timur asal Partai Demokrat menyatakan bahwa kondisi perekonomian di masyarakat saat ini cukup tergoncang. Bahkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta kesulitan ekonomi banyak di suarakan masyarakat.
“Data yang ada, PHK terus terjadi dibeberapa perusahaan. Pengurangan gaji pegawai di perusahaan juga banyak terjadi. Ini semakin menambah berat ekomoni masyarakat Jawa Timur,” ujarnya saat dikonfirmasi Rabu (16/7/2025)
“Negara harus hadir. Program-program pengungkit ekonomi dalam kehidupan masyarakat saat ini sangat dibutuhkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat di bawah,” imbuhnya.
Dengan adanya program program pengungkit yang turun di masyarakat, diharapkan roda perekonomian masyarakat bisa bergerak. Contohnya, menciptakan program padat karya serta mempermudah pemberian kredit bagi UMKM di masyarakat melalui Bank Jatim maupun Bank BPR UMKM Jatim.
“Program program lain yang bersifat stimulus sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan ekonomi mereka, yang saat ini dalam kondisi tidak baik baik saja,” tegas politikus asal Sidoarjo.
Menurut Dedi, dengan banyaknya program program pengungkit ekonomi turun di masyarakat maka secara otomatis akan ikut membantu percepatan pergerakan ekonomi masyarakat.
“Dengan program pengungkit, maka ekonomi masyarakat sekitar akan kut bergerak. Dan ini akan membuat perekonomian di wilayah tersebut bergeliat dan tumbuhan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Ketua Komisi A DPRD Jatim ini, penyerapan anggaran yang dilakukan oleh OPD di lingkungan Pemprov Jatim juga bisa lebih digenjot lagi untuk segera dikeluarkan, termasuk program program yang sudah digagas dalam APBD Jatim 2025.
Sekedar diketahui, kata Dedi hasil rapat kordinasi dengan beberapa OPD mitra kerja komisi bidang hukum dan pemerintahan DPRD Jatim, rata rata sampai saat ini memasuki triwulan ketiga penyerapan anggaran masih diangka 30 persen.
“Ya kita memaklumi banyaknya kebijakan dari pusat kemarin yang membuat angaran belum terserap maksimal. Tapi kita berharap dalam waktu dekat penyerapan anggaran dipercepat. Sehingga program program yang menyentuh masyarakat bisa keluar semua,” pungkasnya. (pun)
